Kedudukan Perempuan dalam Perkawinan: Sebuah Discourse dalam Sejarah Indonesia Modern

September 23, 2008 at 2:45 am Tinggalkan komentar

 

A. Suryana Sudarajat

 

 

Pendahuluan

 

            Apa jadinya kalau  Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau dan  Komite Penegak Syariat Islam Sumatra Barat menggelar pengadilan  adat?

Keputusannya sungguh menyenangkan dan sekaligus menyeramkan. Yang jadi terdakwa dalam pengadilan yang berlangsung pada tanggal 14 Desember 2006 di Masjid Wustha, Kota Padang, itu adalah KH Abdullah Gymnastiar, pemimpin Pesantren Daurt Tauhid, Bandung, dan Yahya Zaini, anggota DPR dari Golkar. Pengadilan bertajuk “Indahnya Poligami dan Bejatnya Berselingkuh” itu Aa Gym memperoleh hadiah Poligami Award, sedangkan Yahya Zaini dihukum rajam.

Yang disidangkan adalah perkara poligami Aa Gym dan rekaman video mesum     Yahya Zaini dengan Maria Eva. Sidang dipimpin langsung Zulkifli M. Ali, Ketua Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau, dan Irfianda Abidin yang juga Ketua Komite Penegakan Syariat  Islam Sumatra Barat.  Pengadilan ini menghadirkan pula Aa Gym, Yahya Zaini, aktivis perempuan Siti Musdah, Menteri Agama Maftuh Basyun, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan Meutia Hatta. Kecuali Zulkifli dan Irfianda, orang-orang yang disebut namanya itu diperankan orang lain. Ini memang bukan pengadilan sungguhan, tapi rekaan.

Dalam persidangan, “Aa Gym” menegaskan bahwa dia berpoligami antara lain untuk menghindari perselingkuhan yang dilarang   agama. Lain lagi alasan Yahya Zaini gadungan. “Yahya” mengaku ingin berpoligami, tapi demi karier pilihan akhirnya berselingkuh agar tidak menjadi polemik. Setelah mendengar jawaban para saksi, majelis hakim memutuskan menghukum “Yahya” dengan hukuman rajam. Adapun “Aa Gym” yang berpoligami untuk menghindari zina diberi penghargaan Poligami Award.[1]

Dengan mengangkat peristiwa persidangan rekaan  itu, makalah ini bermaksud menghadirkan kembali sebuah discourse yang tidak lelah-lelahnya dibicarakan dalam sejarah modern Indonesia yaitu kedudukan wanita Islam dalam perkawinan, khususnya yang berkaitan dengan poligami dan perceraian. Yang paling gencar membicarakan masalah ini  adalah terutama para aktivis gerakan perempuan yaitu  sejak Kongres Perempuan Indonesia pertama pada tahun 1928 sampai kongres mereka terakhir pada tahun 1941. Pada zaman pendudukan Jepang issue kuno yang selalu hangat dibicarakan ini memang  sempat absen dari pembicaraan orang ramai.  

“Kewajiban kita sekarang harus berdiri, bersedia menghadapi aliran baru itu dengan perhatian yang awas tentang macam-macam kejadian di keliling kita, agar kita mengetahui benar, jalan manakah yang kita harus ambil untuk membantu cita-cita tersebut tadi [kemulyaan tanah air dan Asia Raya],” tulis seorang aktivis gerakan perempuan yang  pernah memimpin  Kongres Perempuan Indonesia III di Bandung[2]

            Pada 14 Februari 1942 tentara Jepang mendarat di Sumatra Selatan. Dua pekan kemudian Pulau Jawa diduduki. Dan pada 8 Maret Panglima Angkatan Perang Belanda dari Pasukan Sekutu di Hindia menyerah. Hari itu juga, tengah malam, Radio Bandung mengumandangkan lagu kebangsaan Belanda “Wilhelminus” untuk terakhir kalinya. Gubernur Jenderal Tjarda van Starkenborgh, yang sampai waktu itu terlihat mengenakan seragam abad ke-18, sekarang terpampang dalam berbagai surat kabar mengenakan pakaian penjara.

            Zaman kolonialisme Belanda memang sudah berakhir. Di mana-mana para serdadu Jepang tampak berbaris. Para tahanan politik segera dibebaskan, bahkan Soekarno dijemput dari pengasingannya di Bengkulu. Rakyat pada umumnya menyambut antusias kedatangan mereka, dan mengucapkan selamat datang ketika para serdadu itu datang atau melewati tempat mereka. Banzai! Banzai! Hidup! Hudup! Sementara itu, para pemimpin pergerakan nasional, termasuk  yang dulu bersikap nonkooperatif terhadap pemerintah kolonial Belanda, seperti Soekarno dan Mohammad Hatta, tampak menampakkan sikap mau bekerja sama dengan para penjajah yang baru itu. Seperti sudah disebutkan, kedatangan bala tentara Jepang yang menguasai Jawa dan pulau-pulau lainnya di Nusantara ini  praktis telah mengakhiri sebuah isu gender  yang pada tahun 1930-an  banyak menyita halaman di surat-surat kabar di Indonesia.

Pada zaman revolusi (1945-1949), masalah ini juga  “dilupakan” dan baru diangkat kembali pada tahun 1950-an.[3] Pada Agustus 1950, atas desakan dari berbagai pihak antara lain fraksi wanita di Parlemen, Pemerintah, melalui Menteri Agama, membentuk Pantia Penyelidik Peraturan Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk. Panitia ini beranggotakan ahli-ahli hukum dan ahli agama.

Meski menyimpang dari fokus makalah ini, periode pendudukan Jepang yang sepi dari diskursus “permaduan dan perceraian” itu akan penulis masuki juga. Sebab, setelah menelesuri berbagai surat kabar, dokumen, arsip  dan sejumlah literatur, pada periode yang singkat ini  kaum perempuan Indonesia amengalami keterpurukan yang luar biasa, dan itu ironisnya berlangsung di depan para pemimpin Islam sendiri.     

 

Zaman Kebangkitan

           

Seperti sudah disinggung, yang paling gencar membicarakan masalah kedudukan perempuan Islam  dalam perkawinan adalah terutama para aktivis gerakan perempuan. Pada Kongres Perempuan Indonesia I (22-25 Desember 1928) di Yogyakarta –  yang dihadiri berbagai organisasi perempuan seperti Wanito Utamo, Wanita Taman Siswa, Aisyiyah, Seksi Wanita Sarekat Islam, Seksi Wanita Jong Islamieten Bond, Seksi Wanita Jong Java, Wanito Katolik, Puteri Indonesia, Wanito Moeljo [4] — masalah “permaduan” dan perceraian merupakan salah satu topik yang menyita perhatian peserta kongres. Dalam kongres itu, Ny. Siti Mundjijah, utusan dari Pengurus Besar Muhammadiyah bagian Aisyiyah Yogyakarta, menyatakan:

 

Kepada nyonya-nyonya dan tuan-tuan yang belum mengerti akan seluk-beluknya

agama kita Islam ada yang bertanya demikian: Apakah sebabnya Islam mengadakan peratutran bermadu, dan thalaq itu ada di atas kekuasaan orang lelaki? Bukankah ini ada suatu jalan perendahan bagi kaum perempuan?  Kalau ada orang yang bertanya demikian, maka kami pun timbul pertanyaan kepadanya: Apakah kebajikan dan kehargaan bagi perempuan yang dibuat permainan, tertimbang dengan perempuan itu dikawinnya?

           

Mudah-mudahan dalam pembicaraan saya ini tidak salah terima, bukan sama sekali saya bermaksud menggerakkan permaduandan tidak pula mengancuri pikiran kaum lelaki bermadu; fihak perempuan dengan suka ridla menerima permadiuan ini. Pertanyaan itu timbul dari beberapa dakwaan yang tidak sebenarnya kepada agama kita Islam,

dikatakan bahwa Islam merendahkan derajat kaum perempuan sebab Islam memperkenankan bermadu dan bahwa thalaq ada pada tangan lelaki.[5]

                       

            Siti Mundjijah, yang juga wakil ketua Kongres Perempuan Indonesia I, kemudian menegaskan bahwa sudah pada tempatnyalah jika pihak perempuan tidak memegang talak. Sebab, kata dia,  pada galibnya perempuan itu bersifat sangat tergesa-gesa, kurang sabar, gampang sakit hati dan seterusnya. “Tidak kurang-kurang perempuan yang menentang suaminya meminta thalaq dengan seketikanya. Untung bahwa lelaki yang bersifat sabar dan kuat fikirnya memegang thalaq itu.” Jika tidak, menurut Mundjijah, boleh jadi bakal terjadi perceraian tiap bulan, dan kalau perempuan yang memegang talak tersebut “maka bolehlah dipastikan tiap-tiap pekan bercerai.” Meskipun laki-laki boleh melakukan yang diperkenankan menurut hukum agama tersebut, Mundjijah menegaskan bahwa Tuhan Allah SWT sesungguhnya tidak senang melihat sikap yang gegabah melepaskan talak kepada istrinya. Sebaliknya, jika pihak perempuan, setelah menimbang-nimbang secara seksama bahwa “hidup mereka dalam suami-bini itu tidak membawa manfaat dan bahagia”, maka tidak ada halangan bagi pihak perempuan untuk meminta talak kepada suaminya, dan sang suami harus meluluskan.[6]

            Dalam salah satu keputusannya, Kongres menyampaikan tiga mosi kepada pemerintah, yang salah satunya menyangkut soal taklik-talak, yaitu alasan-alasan yang bisa digunakan oleh istri untuk minta cerai kepada suaminya.[7] Alasan-alasan itu meliputi: 1) Jika suami meninggalkan istri selama enam bulan berturut-turut. 2). Jika suami tidak memenuhi kewajibannya memberi nafkah selama tiga bulan; 3) Jika suami memukul istrinya; 4) Jika suami berzinah; 5) Jika suami mengambil istri lain; 6) Jika terdapat perselisihan yang tak dapat didamaikan.[8]

            Pada Kongres Perempuan Indonesia II yang diadakan di Jakarta pada 1935, seorang peserta bernama Ratna Sari, menyampaikan prasaran tentang kedudukan perempuan dalam hukum perkawinan Islam. Pendapat utusan dari Sumatra Tengah  itu rupanya menimbulkan kegoncangan di kalangan peserta kongres, karena dianggap menyimpang dari apa yang diperjuangkan pada kongres yang pertama.[9] Ratna seakan membela kepincangan yang diakibatkan oleh salah tafsir orang-orang “ortodoks”, dan menganjurkan kepada wanita Islam untuk menerima poligami sebagai sesuatu yang wajar.

            Nyonya Suwarni Pringgodigdo, utusan Istri Sedar, bukan main marah mendengar pendapat Ratna Sari. Ia juga menyerang kaum laki-laki yang tindak-tanduknya seperti “ayam jago”, yang kerjanya mengoleksi perempuan. Berkali-kali Nyonya Priggodigdo menyebut kata-kata itu. Dan setiap kali dia mengucapkan “ayam jago”, terdengar di bagian belakang, tempat duduk kaum lelaki, teriakan “kukuruyuuuk!”. Tak ayal lagi, suara nakal itu memancing tawa para peserta. Nyonya Suwarni Pringgodigdo tentu saja tambah panas, dan pada akhir pidatonya ia menyatakan organisasi yang dipimpinnya, Istri Sedar, keluar dari Kongres Perempuan Indonesia. Untuk menghindari perpecahan yang lebih jauh, Mr. Maria Ulfah Santoso kemudian mengusulkan agar prasaran Ratna Sari tidak dibahas dalam kongres. Diterima.

            Pada awal tahun 1937 Pemerintah Hindia Belanda mengedarkan rancangan “Ordonantie perkawinan tercatat” untuk mengetahui reaksi kalangan Islam, sebelum rencana tersebut dibawa ke Volksraad. Isinya antara lain mengenai larangan poligami, perceraian melalui keputusan hakim, dan sokongan kepada perempuan yang dicerai dan anak-anak.

            Ordonansi ini memang tidak dimaksudkan untuk penduduk pada umumnya, tapi hanya bagi orang Indonesia yang sukarela tunduk pada ordonansi tersebut. Artinya tidak ada keharusan bagi seseorang untuk mencatatkan pernikahannya di kantor catatan sipil. Tetapi rancangan ini kemudian mendapat tantangan keras terutama dari kalangan Islam. Yang menolak rancangan yang oleh beberapa kalangan dinilai akan memperbaiki kedudukan wanita itu antara lain Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah/Aisyiyah, Partai Syarikat Islam Indonesia, Barisan Penyadar Partai Syarikat Islam pimpinan H. Agus Salim, H. Abdul Karim Amrullah dan  ulama-ulama Minangkabau lainnya, dan banyak lagi.  Pidato-pidato dan tulisan-tulisan yang mengecam rencana tersebut baru reda setelah kongres Majelis ‘Alaa Islam Indonesia (MIAI).[10]

            Dalam kongresnya yang pertama pada tahun 1938 di Surabaya, MIAI memang membahas sebuah artikel yang ditulis oleh Siti Sumandari di majalah Bangun, yang diterbitkan oleh Partai Indonesia Raya (Parindra). Tulisan yang dimaksudkan untuk membela rancangan undang-undang perkawinan itu, tetapi di dalamnya terdapat kata-kata yang menghina Nabi, dan menyerang peraturan perkawinan Islam.[11] Hamka mengungkapkan:

 

Diceritakannya perkawinan Nabi dengan Siti Zainab, janda dari anak angkatnya Zaid. Kedua pemuda itu (Siti Sumandari dan Suroto, redaktur Bangun yang menulis kata pengantar untuk tulisan Sumandari dan mendukung pendapat pada artikel tersebut — pen) mengambil dan mengutip beberapa riwayat daripada buku-buku yang dikeluarkan oleh orang Kristen, di dalam bahasa Belanda. Maka tulisan          itu pun mendapat bantahan yang sekeras-kerasnya daripada surat-surat kabar          Islam. Saya pun turut membantahnya di majalah Pedoman Masjarakat. Bertubi-tubilah datang bantahan, protes dan meluaplah kemarahan kaum Muslimin  kepada Sumandari-Suroto, dituduh menghina Nabi Muhammad s.a.w.[12]

 

            Kongres menuntut agar pemerintah mengambil tindakan terhadap penulis bersangkutan dan penulis mana pun yang berbuat demikian. Sumandari dan Suroto sendiri akhirnya meminta maaf. Mereka mengaku tidak tahu tentang Islam. Sutomo, pemimpin Parindra, yang juga menjadi sasaran kemarahan kaum Muslimin atas sokongannya terhadap tulisan itu, juga minta maaf secara terbuka. Sastrohutomo, ayah Sumandari, juga minta maaf untuk anaknya. Sedangkan Suroto diberhentikan dari pekerjaannya. Menurut A. Gaffar Ismail, tokoh Muhammadiyah, seperti dikutip Hamka, “kedua pemuda itu bukanlah anti-Islam, melainkan sedang mempelajari agama. Cuma sayang, karena dari kecil tidak ada didikan agama, maka amat tipislah keislamannya itu”      

            Sebenarnya suara-suara perkumpulan perempuan sendiri yang mendukung rancangan itu tidak cukup kuat. Menurut perkiraan KH Abdul Wahab Hasbullah pendukungnya hanya 10 persen.[13] Bahkan Kongres Perempuan Indonesia, seperti yang dianjurkan Maria Ulfah, tidak mengambil keputusan mengenai masalah yang sensitif ini, walaupun ia sendiri menyetujui rancangan tersebut. Maria Ulfah mengatakan:

 

Jika Belanda betul-betul berniat baik, maka ia dapat saja mengumumkan berlakunya ordonansi tersebut tanpa konsultasi-konsultasi segala. Apakah mungkin Belanda sengaja melemparkan gagasan ini untuk diputuskan oleh kaum wanita Indonesia, dengan perhitungan bahwa akan terjadi perpecahan di kalangan kaum pergerakan wanita yang berarti memperlemah perjuangan kemerdekaan?”[14]

 

           

Akhirnya, rancangan “Ordonantie perkawinan tercatat” yang akan diajukan  Pemerintah Hindia Belanda itu terkubur sebelum sampai ke Volksraad. G.F. Pijper, advisieur Kantoor voor Inlandschezaken, mencatat bahwa penolakan kalangan Islam terhadap ordanansi  perkawinan itu sebagai “bukti kekuatan Islam”. Juga Harry J. Benda yang mengatakan, bahwa selama tiga dasawarsa, baru kali itulah Islam Indonesia berhasil mendemonstrasikan kekuatannya.[15]

            Menyusul kandasnya rancangan ordonansi tersebut, beberapa perkumpulan perempuan di Jakarta,  pada akhir 1937  membentuk Komite Perlindungan Kaum Perempuan dan Anak-anak Indonesia (KPKPAI), yang berfungsi seperti BP4 (Badan Penasehat Perkawinan, Perselesihan  dan Perceraian) sekarang. Pada Kongres Perempuan Indonesia III tahun 1938 di Bandung, KPKPAI diubah menjadi Badan Perlindungan Perempuan Indonesia dalam Perkawinan (BPIP). Tugasnya sebagai biro konsultasi perkawinan, dan mengumpulkan bahan-bahan untuk menyusun sebuah rancangan undang-undang perkawinan bagi umat Islam.

            Gagasan penyusunan rancangan undang-undang perkawinan itu diusulkan oleh Maria Ulfah. Lalu dibentuklah sebuah komisi untuk itu, yang diketuai oleh Ny. Maria Ulfah Santoso sendiri. Komisi ini telah meminta MIAI untuk memberikan uraian-uraian yang tepat tentang ayat-ayat Al-Quran mengenai perkawinan. Komisi Maria Ulfah ini, untuk menghindari keributan yang bakal timbul, akhirnya menyerahkan tugasnya kepada Muhammadiyah.

            Maria  Ulfah sendiri  menghendaki undang-undang perkawinan yang baru itu antara lain memuat: 1). Sebelum talak satu dijatuhkan, harus diusahakan perdamaian. 2). Talak yang kedua atau ketiga baru boleh dijatuhkan apabila nyata-nyata betul perlu. 3). Istri berhak menuntut cerai, bukan hanya dalam soal-soal talak biasa, tetapi juga kalau si suami “berbuat serong” di luar perkawinan, dihukum lebih dari dua  tahun penjara, kawin dengan perempuan lain, dan pemadat atau pemabuk. Selain itu, tuntutan juga bisa diajukan jika mereka terlibat satu  pertengkaran yang tidak dapat  didamaikan lagi. 4). Tidak boleh ada paksaan kepada wanita waktu rujuk. 5). Suami mempunyai kewajiban memelihara, sampai bekas istri kawin lagi. 6). Begitu pula anak-anak  harus mendapat tunjangan dan pengadilan akan menetapkan, siapa  dari orang tuanya yang akan memelihara mereka. 7). Harta pencarian bersama harus dibagi seadil-adilnya

            Pada tahun belasan sampai tahun awal dua puluhan abad ke-20 belum muncul pandangan yang mempertentangkan paham kebangsaan (nasionalisme) dengan Islam. Pada tahun 1920-an orang-orang yang mempropagandakan nasionalisme yang seakan berlawanan dengan Islam, dan cukup berhasil, antara lain Soekarno, Iskak, dan Sutomo — yang terakhir masih disertai nasionalisme Jawa. Karena itu pada tahun 1925 Tjokroaminoto terpaksa menjelaskan bahwa “Islam sepertujuh bahagian rambut pun tak menghalang dan merintangi kejadian dan kemajuan nasionalisme yang sejati, tetapi meajukan dia.” Toh berbagai kejadian pada waktu itu tambah mempertajam konflik antara Islam dan kebangsaan.

            Maka tak urung, ada yang memandang berbagai perdebatan mengenai perkawinan, khususnya tentang poligami dan perceraian, sebagai debat antara dua kubu, yakni antara  aliran Islam dan aliran kebangsaan, yang pada tahun 1920-an dan 1930-an diartikan  bermacam-macam, seperti chauvinisme, anti-Islam, dan netral agama 

            Pandangan polaristis ini masih membagi lagi aliran Islam ke  dalam aliran kolot dan aliran modern.  Aliran kolot mengenai perkawinan ini antara lain terdapat dalam sebuah risalah, Kewajiban atas Perempuan Islam bagi Suaminya, karangan Mahyidin Mukti, guru agama di Singkel (Aceh), yang diterbitkan di Bukitinggi  pada tahun1936, dan Perkawinan Islam oleh Haji H. Aji M Noer Ali (Hamna), terbitan  Teluk Kuantan. Sedangkan aliran yang (agak) modern dapat dibaca antara lain dalam  buku Suami Istri  keluaran Balai Pustaka 1924, karangan A. Latief.  Penulis buku ini pada tahun 1924 sudah menolak perceraian yang mudah dan poligami karena nafsu berahi itu tak terbatas.  Haji Agus Salim juga dimasukkan  dalam golongan ini.[16] Haji Agus Salim dalam tulisannya “Perempuan dalam Islam” memang membela R.A. Kartini yang dituduh anti-Islam sehubungan dengan serangannya terhadap Islam yang mendukung poligami. Salim mengakui bahwa pengetahuan agama Islam “marhumah putri Jawa yang mulia itu” tidak memadai, tapi itu tidak berarti bahwa ia membuta-tuli atas agama Islam.Ajaran Islam yang diberikan oleh para kiai waktu itu memang seperti yang dituliskan Kartini, dan memang dalam prakteknya belum terungkapkan keutamaan perempuan di dalam ajaran Islam. Alhasil, menurut Salim, apa yang dikemukakan Kartini tersebut tidak salah. Kata dia, Al-Quran tidak boleh disalin, dan keadaan perempuan dalam Islam pada waktu itu memang menyedihkan.[17]

             Golongan nasionalis  yang berpedoman ke Barat dapat dibaca dalam tulisan Siti Aminah “Devrouw in Indonesia” in 30 yaar Perhimpunan Indonesia (dicetak 1938 dalam bahasa Belanda). Penulis ini menggambarkan munculnya berbagai organisasi perempuan serta aksi-aksi mereka yang menuntut suatu  undang-undang baru tentang perkawinan yang di dalamnya antara lain memuat pelarangan terhadap dan  perceraian sewenang-wenang. Maria Ulfah yang memang menolak poligami dimasukkan dalam aliran ini.[18]

           

Ia sadar bahwa agama Islam membolehkan seorang laki-laki mempunyai lebih

dari satu istri? Tatapi apakah betul Islam menghendaki kaum wanitanya menderita? Ia telah mempelajari sejarah agama dan hukum Islam, dan berkesmpulan bahwa bukan itu maksudnya. Bukankah dalam Al-Quran ditulis:

Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (kawinlah) seorang saja. (Q. 4:3).

            Menurut Maria Ulfah ini jelas berarti bahwa Islam menganjurkan satu istri.mana   mungkin orang berlaku adil. Adil lahiriah masih dapat tetapi adil batiniah sulit         dilaksanakan

 

            Maria Ulfah juga menentang perwalian pada perkawinan-perkawinan  di mana wanita tidak dibawa  berunding. Ia menentang perceraian, meskipun ada peraturan-peraturan mengenai ini, karena menurut pendapatnya acapkali suami menceraikan istrinya tanpa alasan-alasan yang kuat, dan wanita-wanita barangkali karena tidak tahu, tidak memakai hak-hak mereka yang diberikan oleh aturan-aturan iddah. Ia berharap agar orang-orang yang ber wajib mengawinkan, sebelum perceraian memeriksa dulu seteliti-telitnya dan berusaha mendamaikan.

            Membawa persoalan perkawinan, lebih-lebih mengenai poligami, dalam debat antara dua kubu, Islam dan nasionalis, boleh jadi akan membawa kita kepada kesimpulan yang menyesatkan: kalangan Islam pro-poligami, sementara kaum nasionalis anti-poligami atau pro-monogami. Dalam kenyataannya, para pemimpin Islam, terutama kalangan Masyumi, umunya adalah monogam, sementara pemimpin nasionalis, terlebih nasionalis-Jawa, tidak sedkikit yang poligam. Bahkan kampiun nasionalis seperti Soekarno adalah boleh dikatakan “raja poligam”. Sejak zaman Kartini bersurat-suratan dengan sejumlah orang Belanda seperti Stella Zeehandelaar, poligami sudah dikutuk sebagai biang keladi keterpurukan perempuan Jawa, meskipun dia pada akhirnya “rela” didinikahi Bupati  Djojoadiningrat  yang sudah punya tiga istri dan tujuh anak.

            Bagi Kartini, poligami adalah aib dan dosa karena memperlakukan wanita sewenang-wenang. Karena itu serangan-serangannya amat tajam, dan cenderung emosional. “Bagaimana saya bisa menghormati seseorang yang sudah kawin dan menjadi ayah, yang apabila sudah bosan kepada anak-anaknya, dapat membawa perempuan lain ke rumah dan mengawininya secara sah sesuai dengan hukum Islam,” tulis Kartini kepada Stella Zeehandelaar. Katanya, meskipun hal itu seribu  kali tidak boleh disebut dosa menurut ajaran Islam, selama-lamanya dia  tetap menganggapnya begitu.[19]

            Kritik Kartini kepada Islam yang mendukung poligami memang keras. Ia juga sempat meminta Abendanon untuk bertanya kepada Snouck Hurgronje tentang hak dan kewajiban perempuan, dan anak perempuan mereka, dalam hukum Islam. Sebulan kemudian dia beroleh jawaban bahwa “perempuan di Jawa dalam soal perkawinan baik-baik saja adanya.” Ia kecewa: “orang besar” itu telah menentang perjuangannya.”Masih akan adakah orang dengan tenang mengatakan bahwa “keadaan mereka baik-baik saja”, kalau mereka melihat dan mengetahui semuanya yang telah kami lihat dan ketahui sendiri?” tulis Kartini kepada Abendanon. Kartini tak tahu bahwa Snouck sendiri bukan “teladan” dalam soal itu: orientalis itu kawin, dua kali, dengan gadis pribumi yang baru 13 dan 17 tahun, yang tidak diakuinya di depan hukum Belanda.    

            Pandangan Kartini tentang poligami yang yang disebutnya kejahatan berukuran raksasa itu, dan yang dianggapnya biang keterpurukan perempuan Jawa, sampai tahun 1950-an (dan mungkin sekarang) tampaknya tertanam kuat dalam pikiran para  “pembela kaumnya”. Tatanan feodalistik masyarakat Jawa, yang sebenarnya merupakan biang keterpurukan perempuan, tidak pernah dibidik, juga oleh Kongres Perempuan Indonesia.  Kartini dan para penerusnya seperti tidak melihat sistem yang sebenarnya bertanggung jawab dalam menghinakan dan menindas perempuan itu, lebih-lebih perempuan kebanyakan.  Mereka punya keterbatasan, betapapun, untuk melihat bahwa poligami bisa tampak begitu menjijikkan justru karena ia poligami yang khas sistem itu –  sistem di mana  Kartini dan sebagian besar penerusnya (raden-raden ayu aktivis perkumpulan perempuan) merasa  cukup bahagia menjadi bagiannya.     

            Debat dan aksi belum lagi selesai, berkobarlah Perang Dunia II, dan Jepang menduduki Ibu Pertiwi. Maka usaha-usaha yang dilakukan berbagai perkumpulan perempuan itu dihentikan sama sekali. Seluruh aktivitas gerakan kaum perempuan memag harus ditujukan untuk kepentingan perang. “Amerika kita seterika, Inggris kita linggis” — itulah slogan yang selalu didengungkan Soekarno pada masa  itu.  Padahal menurut seorang aktivis gerakan perempuan, pada waktu itu penderitaan wanita tidak berkurang, malah bertambah.

            Aspek yang paling runyam dan kejam dari pendudukan tentara Dai Nippon adalah penderitaan yang dialami para romusha, dan tindakan kekerasan seksual kepada kaum perempuan. Penggunaan romusha, yang dipropagandakan sebagai “prajurit ekonomi” itu,  agaknya dimulai tanpa rencana pada awal zaman  pendudukan, melalui organisasi Putera yang dipimpin oleh Soekarno itu. Tetapi baru pada tahun 1944 telah diorganisasi dan bahkan dilembagakan dengan pembentukan Romukyoku (kantor urusan pekerja) di dalam lingkungan Naimubu (departemen urusan dalam negeri). Soekarno sendiri bahkan ikut menjadi pelopornya, dengan mendaftarkan dirinya sebagai romusha.

Peraturan mengenai mobilisasi romusha sebenarnya tidaklah terlalu buruk. Ia  bersifat suka rela bagi laki-laki berusia 16-20 tahun,  dan perempuan yang berumur  16-25. Tetapi, pada prakteknya, mereka tidak hanya dipekerjakan di Indonesia tetapi juga di negeri-negeri Asia Tenggara. Tanpa sama sekali mengabaikan kesejahteraan, para romusha telah dipaksa bekerja membuat jalan-jalan, lapangan udara, pelabuhan laut,  atau merawat perkebunan atau melakukan tugas-tugas lain bagi kelancaran jalannya roda peperangan Jepang. Meskipun tidak didapatkan angka-angka pasti, ditaksir lebih dari seperempat juta romusha Indonesia telah dikirim ke luar negeri dan dari jumlah ini hanya 70.000 orang yang kembali. Sulit untuk mempertimbangkan dari segi moral apakah pemimpin yang mengerahkan tenaga paksa itu lebih berjasa mengabdi bangsanya ataukah membantu Jepang.[20] 

Para pekerja paksa perempuan umumnya dikerahkan dalam pekerjaan-pekerjaan massal, yang dikerjakan beramai-ramai, seperti menanam jarak, memintal, atau menyanyi di jalan-jalan untuk menghibur kaum pria yang sedang bekerja. Tapi selain sebagai romusha, seperti sudah disebutkan, bahwa kaum wanita pun terlibat dalam pekerjaan yang harus mengorbankan kehormatannya. Dan seperti juga telah disinggung, nasib malang juga menimpa para wanita Indo-Belanda, yang dikenal cantik-cantik itu. 

            Nasib buruk yang menimpa gadis-gadis Indo antara lain bisa kita baca dalam memoar Jenderal Polisi Hoegeng Iman Santoso, yang pada masa pendudukan Jepang bertugas sebagai polisi di Pekalongan, Jawa Tengah.

            Bekas Kepala Polisi Republik Indonesia itu menuturkan, ketika orang-orang Belanda dan Eropa lainnya serta keluarga mereka dimasukkan Jepang ke dalam kamp-kamp tawanan, maka orang-orang Indo semula dibiarkan bebas. Mereka yang bekerja di kantor pemerintah dibebaskan, tapi tidak diapa-apakan. Lalu posisi mereka yang lowong itu diisi oleh orang-orang Indonesia. Orang-orang Indo itu kemudian menjadi pedagang, membuka bengkel, dan lain-lain. “Gadis Indo lain halnya,” ujar Hoegeng.

            Tidak syak lagi, pemerintah pendudukan memang memerlukan banyak perempuan untuk memenuhi kebutuhan seksual tentara dan para pegawai sipilnya. Untuk itu mereka  merekrut wanita secara paksa dan dalam jumlah yang besar  untuk  dijadikan yang kemudian kita kenal dengan sebutan jugun ianfu. Wanita-wanita itu  sebagian ditempatkan di rumah-rumah pejabat dan barak-barak militer, sebagian lagi menghuni rumah-rumah bordil yang memang sengaja dibangun untuk keperluan itu.

            Jugun ianfu sendiri masih mengundang pro dan kontra apakah mereka pelacur atau bukan pelacur. Ada yang mengatakan bahwa mereka pelacur, tapi sebagian lagi berpendapat bahwa perempuan yang melayani kebutuhan seksual orang-orang Jepang itu bukan pelacur. Yang berpendapat bahwa jugun ianfu adalah pelacur, berangkat dari kenyataan bahwa mereka tinggal di tempat-tempat pelacuran, dan menunjukkan sprilaku sebagaiamana umumnya pelacur. Bukankah kutipan di atas juga mengisyaratkan adanya wanita-wanita yang kurang teguh mempertahankan pendirian, dan karena terdesak ekonomi akhirnya “terjerumus”. Lagi pula,  sangat mungkin di antara wanita penghibur itu adalah benar-benar ada yang berprofesi sebagai penjaja seks sebelumnya. Meski begitu,  tetaplah harus diingat bahwa rumah-rumah bordil itu dibangun dalam rangka pendudukan 

            Adapun yang berkesimpulan bahwa jugun ianfu bukan pelacur, karena ketika para wanita itu direkrut untuk memenuhi kebutuhan seksual orang-orang Jepang itu, mereka dipaksa dan mendapat ancaman. Selain, bahwa itu sudah direncanakan sejak awal bagi kepentingan perang. Jadi, di dalamnya mengandung unsur kekerasan seksual terhadap perempuan.[21]

            Tapi apa sebenarnya pelacur, jika memang jugun ianfu berbeda dari pelacur? Menurut Encyclopaedia Britannica (1973-74), seperti dikutip Dr. Thanh-Dam Truong, yang meneliti pelacuran dan pariwisata di Thailand, pelacuran dapat didefinisikan sebagai: “praktek hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja (promiskuitas), untuk imbalan berupa upah. Dengan demikian, pelacuran dikarekteristikkan oleh tiga unsur utama: pembayaran, promikuitas, dan ketidak acuhan emosional.”[22]

            Bahwa jugun ianfu merupakan keputusan resmi pemerintah Tokyo, sebenarnya baru terkuak setelah pada 13 Januari 1992 Prof. Yoshiaki Yoshumi, ahli sejarah dari Universitas Chuo, menemukan   sebuah dokumen resmi komando militer tahun 1938.  Dokumen itu berisi bahwa setiap batalion perlu memiliki “rumah-rumah pelacuran”. Dan  sebuah  tim investigasi Jepang  yang meneliti sedikitnya 127 dari 131 dokumen, menemukan bahwa wanita yang dijadikan jugun ianfu bukan hanya dari Jepang, tapi juga  dari Cina, Korea, Taiwan, Birma, Filipina  dan Indonesia, yang jauh lebih besar  jumlahnya dibandingkan dengan yang berasal  dari Jepang sendiri.[23]

            Empat dari dokumen tersebut  menyebut Indonesia. Pertama, laporan dari pemerintahan Jepang di Sulawesi Selatan  mengenai cara pengelolaan rumah pelacuran, soal gaji, dan makanan mereka. Kedua, dokumen dari komandan tentara pendudukan Jepang di Taiwan yang meminta tambahan 50 wanita penghibur dari Kalimantan. Ketiga, dokumen dari seorang kepala staf tentara  pendudukan Jepang di Taiwan kepada ajudan Departemen Pertahanan di Tokyo untuk meminta tambahan 20 wanita dari Kalimantan. Keempat, dokumen mengenai  pengelolaan tempat-tempat pelacuran untuk tentara Jepang di Jawa. Dokumen ini tidak menyebut di kota atau daerah mana  saja rumah-rumah bordil  itu dibangun.

            Dalam perang modern, tampaknya tidak hanya dibutuhkan pasokan logistik, yang juga dihimpun secara paksa oleh tentara pendudukan, tapi juga memerlukan  perempuan sebagai “pelumas” yang bisa melicinkan jalannya mesin perang. Para panglima dan para serdadu yang sudah terpenuhi kebutuhan seksualnya akan terhindar dari berbagai pikiran yang kusut sehingga mereka bisa melangkah mantap menuju medan laga.Lagi pula dengan dengan didirikannya rumah-rumah bordil khusus, mereka tidak perlu lagi memikirkan lagi ancaman penyakit kelamin, yang dapat melemahkan kekuatan mereka sendiri.

            Studi Juningsih mengenai dampak kekerasan seksual terhadap jugun ianfu di Yogyakarta, menemukan bahwa di samping direkrut menjadi jugun ianfu, sebagian dari mereka  sekaligus dijadikan romusha oleh Jepang. Di samping melayani kebutuhan seksual tentara dan sipil Jepang, para wanita itu juga dipaksa mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Para jugun ianfu itu melayani kebutuhan seksual orang Jepang dengan terpaksa sehingga mengakibatkan penderitaan lahir dan batin yang masih dirasakan sampai sekarang.[24]

 

Kolaborasi Islam-Jepang     

 

            Mendiang Y.B. Mangunwijaya pernah menulis bahwa Sjahrir, perdana menteri kita yang pertama itu, tokoh yang bersih dari noda-noda kolaborasi Jepang.[25] Berbeda dengan Soekarno dan Hatta, dan para pemimpin nasional lainnya, Sjahrir memang memilih bergerak di bawah tanah bersama kelompoknya yang anti-Jepang. Walaupun, pada waktu itu Sjahrir bebas bepergian dan berbicara dengan banyak orang. Kalaupun dia melawan Jepang, itu karena dia mendengarkan radio siaran dari Barat, yang tentu saja menyiarkan perkembangan tentang perang. Dan mendengarkan radio di Indonesia yang sedang diduduki, seperti dikatakan penulis biografinya, merupakan perlawanan.[26]  

            Hampir dipastikan, penggunaan kata “kolaborasi” dibandingkan kata “kerjasama” sejak semula mengandung aib. Memoar Saifuddin Zuhri (Berangkat dari Pesantren), misalnya, tidak pernah menyebut para kiai NU dan para pemimpin Islamnya sebagai kolaborator Jepang. Juga Hamka, yang dengan gayanya yang  sugestif mengatakan:

  

Mereka bukan kolaborator Jepang! Sebab kolaborator hanya boleh diucapkan kepada orang-orang dalam satu tanah air yang sudi bekerja sama dengan pihak musuh yang datang mengalahkan negeri itu dan menghianati perjuangan bangsanya sendiri. Bagaimana akan dikatakan kolaborator, kalau mereka melihat bahwa penjajah yang baru datang menjanjikan kemerdekaan bagi tanah airnya, sedang penjajah yang pergi sangat ‘degil’ memberikan janji.

 

Janji kemerdekaan yang diberikan Jepang, meskipun pada hakekatnya hanya karena terdesak, adalah satu alat yang amat manjur bagi Jepang buat menarik pemimpin-pemimpin supaya sudi membantunya melanjutkan perang. Dan lagi pemimpin yang telah ingin merdeka tanah airnya, yang belum pernah menerima janji demikian, padahal sudah berpuluh tahun berjuang untuk kemerdekaan, adalah janji itu menyebabkab mereka lupa segala penderitaan, segala kebencian rakyat yang telah sangat menderita. Ketika saya bertanya kepada beberapa pemimpin itu, bagaimana rasa hatinya menerima janji itu, dia menjawab: “Bagaimana perasaan tuan jika tuan      sedang berenang karena perahu karam, dan ombak besar, lalu bertemu sebilah           papan? Tentu papan itu tuan pegang tinggi, walaupun kecil. Walaupun penuh duri.[27]

 

            Berbeda dengan ayahnya, H. Abdul Karim Amrullah alias Haji Rasul yang beroposisi terhadap pemerintah pendudukan Jepang, Hamka justru mengambil sikap sebaliknya. Konsul Muhammadiyah di Sumatera Timur itu memang sempat goyah, tapi setelah berkunjung ke Jawa dan berbicara dengan sejumlah pemimpin nasional, termasuk Bung Karno, Hamka seperti menemukan kembali pendiriannya, bahwa memang tidak ada pilihan lain kecuali bekerja sama dengan Jepang.Bahkan ia terus terang mengakui menginginkan sebuah jabatan tinggi keagamaan dalam lingkup pemerintahan pendudukan. 

            Dalam memoarnya, Hamka mengungkapkan  pembicaraannya dengan Bung Karno, yang membuatnya mantap untuk kembali meneruskan kembali perjuangannya di Sumatera Timur.

 

“Tidak ada bayang-bayang sedikit juga bahwa Jepang akan memerdekakan kita.   Dia hanya meminta tenaga kita banyak-banyak, meminta Romusya, meminta       Heiho, meminta Gyu Gun, tapi dia tidak memberi,” kata Hamka San [kepada Soekarno].

            “Dan kita berkorban lagi dan kita berkorban lagi!” [jawab Bung Karno]

            “Tetapi rakyat tidak tahan lagi menderita”.

“Kita tidak boleh berputus asa! Di dunia ini banyak soal-soal besar yang cepat berubah, di luar dari perkiraan kita. Kita tidak boleh putus asa! Pemimpin tidak     boleh putus asa”.

             

Hamka San membuka pula satu soal lain: “Lihatlah, kehormatan bangsa kita sudah dipermain-mainkanya oleh serdadu Jepang. Perempuan-perempuan yang telah dirusakkan kehormatannya. Gadis-gadis banyak yang jadi korban.”      

Beliau menjawab dengan tegas: ”Pemimpin mesti berjiwa besar. Pemimpin tidak   boleh melihat kerugian karena mencari keuntungan yang lebih besar.Untuk mengubah nasibnya, bangsa kita mesti menempuh kesengsaraan terlebih dahulu. Remuk hancur mana yang tidak tahan. Tetapi sejarah menyaring dan meninggalkan mana yang kuat. Itulah yang tinggal untuk melanjutkan cita-cita.”… Dengan itulah ia [Hamka] mendapat pendirian.[28]

 

            Menurut Hamka, untuk menghadapi perang, yang diharapkan pemerintah darinya sebagai ulama Islam yang revolusioner cuma lidahnya. “Tidak ada sebutir padi atau beras yang dapat dikeluarkan Hamka dari rakyat, sebab rakyat adalah di tangan raja-raja. Tidak ada anggota Muhammadiyah masuk Heiho atau Gyu Gun. Tidak seorang anak Nasyiyatul Aisyiyah yang dalam penjagaannya yang dibiarkan bekerja menjadi pelayan-pelayan di kantor-kantor. Raja-rajalah yang banyak kesanggupan memberi.”[29]

            Di kemudian hari, kerjasamanya dengan pihak Jepang menimbulkan reaksi, bahkan dari kalangan Muhammadiyah sendiri. Hamka yang kaget mendapat laporan bahwa Jepang sudah menyerah dan Indonesia sudah memproklamirkan kemerdekaannya (dia mengira kemerdekaan itu akan diberikan Jepang  6-7 bulan lagi), Hamka pergi ke kampung halamannya di Sumatera Barat. Ia barui kembali ke Medan 18 hari kemudian.

            “Sayang Engku Haji tinggalkan kota Medan, di saat tidak boleh ditinggalkan,” kata MS Xarim kepada Hamka yang baru tiba di Medan. “Engku Haji dituduh orang “lari”! Sepeninggalan Engku Haji segala hinaan, makian dan cercaan bertimpa atas diri Engku Haji payah saya memperbaikinya.”

            Dalam satu musyawarah Muhammadiyah, Hamka bercerita tentang perjalanannya ke Bukittingi dan pertemuan-pertemuannya dengan para pemimpin-pemimpin  di Sumatera Barat. Dikatakannya pula, bahwa ia tidak jadi ke Jawa, melainkan kembali ke Medan karena ingin melanjutkan mempertahankan kemerdekaan. Kawan-kawannya mendengarkan omongannya itu  tapi, kata Hamka, dengan sikap yang dibuat-buat.

            Setelah itu, Mohammad Yusuf Ahmad, sekretaris Muhammadiyah Sumatera Timur, yang dipersilakan berbicara membaca sebuah mosi. Isinya:

 

Tidak percaya kepada kebijaksanaan  Hamka buat memimpin terus perserikatan Muhammadiyah di Sumatera Timur. Karena dia meninggalkan kewajibanya di saat perserikatan perlu benar akan pimpinannya. Oleh sebab itu, salah satu dari dua harus dipilihnya. Pertama dia meletakkan jabata sebagai Konsul Muhammadiyah. Dan pimpinan Muhammadiyah diteruskan oleh Majlis Pimpinan dengan ketua yang baru,  tidak memakai konsul. Dan kalu Tuan Hamka keberatan meletakkan jabatanya, maka Majlis Pimpinan semuanya akan meletakkan jabatanya dengan serentak.[30]

 

Ketika  Hamka meninggalkan Medan, memang tersiar kabar terrsiar kabar bahwa dia melarikan diri karena takut dibunuh rakyat yang murka.

 

Sebab ia adalah kaki tangan Jepang. Si Hamka itu menjual kehormatan gadis-gadis kepada Jepang. Bergoni-goni beras dikirim ke rumahnya. Romusha dikirim ke mana-mana Hamka yang anjurkan. Orang disuruhnya berbuka puasa hanya dengan kurma dan seteguk air! Padahal dia yang menganjurkan memberikan beras kepada Jepang, sehingga rakyat lapar.[31]

 

            Ia juga menerima surat kaleng, yang isinya memaki-maki, seperti “Juallah olehmu perawan bangsamu kepada jepang!”. Sementara dari kalangan ulama ia juga mendapat tuduhan,mempermudah-mudah agama untukkepentingan Jepang. Alhasil, seperti dikeluhkan Hamka, ke mana pun dia pergi, tempatnya tidak ada lagi. Ke Muhammadiyah telah dipencilkan. Ke kaum nasional, ia tidak dihitung. Ke istana Sultan pergi ta’ziah,  tidak ada pula yang menegur. Menurut Hamka, suara-suara miring pada zaman revolusi itu keluar dari orang-orang yang tidak suka karena ia mendapat kedudukan tinggi pada zaman Jepang.[32]

            Caci-maki yang menyebut Hamka “menjual kehormatan gadis-gadis kepada Jepang”, menunjukkan bahwa perekrutan wanita untuk memenuhi kebutuhan seksual orang-orang Jepang, tampaknya sudah menjadi pengetahuan umum. Dan sebagai ulama yang bersedia bekerja sama dengan Jepang, meskipun hampir dipastikan ia tidak mungkin melakukan perbuatan jahat itu, mau tidak mau ia harus menerima kemarahan rakyat. Hal itu, boleh jadi karena Hamka san mungkin bersikap pasif terhadap  kekerasan seksual yang dilakukan oleh “saudara tua” itu. Meskipun, harus diakui bahwa Hamka pun pernah dengan perasaan yang hancur membicarakan itu dengan Bung Karno.

            Karena itu, meskipun perlu pembuktian lebih lanjut, apa yang dilakukan oleh Rahmah El Yunusiah di Sumatera Tengah  dengan  Anggota Daerah Ibu (ADI)-nya merupakan langkah yang sangat maju. Organisasi  ini, seperti diungkapakan Aminuddin Rasyad, penulis biografinya,  didirikan untuk menentang Jepang mempergunakan wanita-wanita Indonesia, terutama wanita Sumatera Tengah sebagai penghibur tentara Jepang (noni-noni) di rumah-rumah kuning, dan menuntut kepada pemerintah Jepang untuk menutup semua rumah kuning tersebut karena tidak sesuai dengan kebudayaan bangsa Indonesia dan agama yang dipeluk oleh penduduknya. Akibat tuntutan ini Jepang mendatangkan wanita-wanita pelacur dari Singapura dan Korea.[33]

            Tapi seperti juga halnya Rasuna Said, Rahmah El Yunusiyyah, apa pun motifnya,  masuk dalam barisan tokoh yang berkolaborasi atau bekerja sama atau apa pun namanya dengan pihak Jepang. Ramham, misalnya, menjadi ketua Haha Nokai (Organisasi Kaum Ibu) di Padang Panjang. Organisasi ini didirikan untuk membantu pemuda-pemuda Indonesia yang berada dalam Gyugun.  Ia juga menjadi anggota Hoho Kai (organisasi perempuan),  Gyu Gun Ko En Kai (laskar rakyat), dan anggota peninjau Sumatera Chuo Sangi In (dewan pertimbangan). 

            Di Jawa ulama terkemuka dan termasuk yang paling awal bekerja sama dengan Jepang adalah KH Mas Mansur. Pada Agustus 1942 sebenarnya ketua PB Muhammadiyah itu  sudah dipanggil Gunseikan  ke Jakarta. Menurut Harry J. Benda,  pemanggilan itu kemungkinan  atas saran Soekarno. Jepang memang punya kepentingan untuk menjalin kontak dengan para pemimpin Indonesia yang berpengaruh yang mampu memobilisasi tenaga rakyat dan menghimpun harta benda mereka bagi kepentingan perang. Dan tentu saja pendekatan itu, seperti sudah disinggung, disertai dengan iming-iming kemerdekaan untuk Indonesia. 

            Semula Mas Mansur, yang waktu itu tinggal di Yogyakarta,  memang enggan, karena dia ingin mengkonsentrasikan pikirannya di pada persyarikatan yang dipimpinnya itu. Tapi akhirnya ia menerima tawaran kerja sama itu, dan ia pun mau tak mau harus menyerahkan kepemimpinannya kepada Ki Bagus Hadikusumo. Sebuah keputusan yang di kemudian hari ternyata sangat membebani dan mengganggu pikirannya. Maka dia pun,dan keluarga, berangkat memenuhi panggilan Gunseikan pada November 1942 ke Jakarta, setelah terlebih dulu transit selama sebulan di Surabaya, tempat kediamannya.

            Inilah pandangan keagamaan KH Mas Mansur tentang kedatangan Jepang ke Indonesia, yang dimuat penerbitan MIAI.

Allah yang Maha Bijaksana melimpahkan rahmat-Nya kepada J.M.M Meidji Tenno untuk memikirkan nasib pedih yang diderita oleh saudara-saudaranya yang muda, yang sama yang menjadi budak dan kuda tunggangannya angkara-murka. Beliau itulah yang lalu membuat rencana, yakni rencana yang berupa daya-perlawanan melepaskan saudara-saudaranya muda  di seluruh Asia yang selama itu terkatung-katung dan diisap habis-habisan oleh angkara-murka Barat itu. Di dalam rencana     itu terkandung wasiatnya  J.M.M Meidji Tenno, yang makin lama makin   tersebar di dalam hati sanubarinya bangsa Nippon. Dengan berkah             tertanamnya keyakinan yang semakin bertambah-tambah teguh dan sentosa itu, maka tidak ayal bagi bangsa Nippon mengamalkan wasiat itu berupa tenaga-perbuatan yang nyata-nyata. Dengan ketabahan hati yang tidak terpatah oleh halangan sebesar manapun juga dan ketetapan semangat perjuangan yang tidak mengenal lelah maupun letih, bangsa Nippon terus-menerus menjunjung tinggi panji-panji yang terkandung dalam wasiat J.M.M.Meidji Tenno itu.[34]

 

            Dalam penerbitan yang sama Mr. R. Kasman Singodimedjo, tokoh Muhammadiyah yang kemudian menjadi ketua KNIP itu, mengatakan bahwa bangsa Indonesia harus ikut “memikul bedil” bersama-sama dengan pemimpinnya Dai Nippon, menyerang musuh imperalisme Barat. Lebih jauh ia mengatakan:

 

Di dalam gambaran ini saya ingat pada perintah Ilahi yang menyuruh kepada umat-Nya untuk membinasakan musuhnya yang jahil dan biadab. Surat Al-Baqarah  ayat     191 berbunyi begini: “Dan binasakan mereka itu dimana kamu dapat dia dan usirlah   mereka itu dari mana mereka ngusir kamu.”

 

Tepat benar ayatini bagi kaum sekutu, karena mereka itu telah merampas, menjajah,mengusir orang dari hak-hak rumah-tangganya (Asia buat Asia). Dan sepatutnya pengunjak hak itu harus dibinasakan  dan diusir dari Tanah Asia, supaya keadilan dapat berlaku di sini. Ya, ayat 193 surat Al-Baqarah itu juga memerintahkan: “Dan lawanlah mereka itu sampai tak ada perlawanan (dari mereka) lagi………” (Lihat juga surat Anfal ayat 39 yang bunyinya hampir sama).[35]

 

            Pada   7 Juli 1943, Perdana Menteri Tojo berkunjung  ke Indonesia. Dalam pidatonya di Lapangan Ikada (Lapangan Banteng, sekarang) antara lain Tojo  menekankan akan pentingnya posisi Jawa dalam Perang Asia Timur Raya. Ia juga mengulangi kembali janjinya untuk memberikan kesempatan kepada penduduk Jawa berperan dalam pemerintahan negeri sesegera mungkin. Untuk itu ia menyerukan agar seluruh kekuatan rakyat diarahkan dalam usaha pemerintahan, perekonomian, dan kebudayaan, serta mengharapkan untuk bekerja mati-matian untuk pembentukan Jawa Baru.

            Ketika menyambut pendirian Masyumi, KH Mas Mansur mengeluarkan pernyataan, “Dengan tidak meninggalkan agama Islam, kita harus dapat melaraskan kehidupan dan menyesuaikan pemandangan kita dengan zaman yang baru ini.” Menurut Dham, kata-kata itu tidak mengungkapkan suatu antusiasme , melainkan keprihatinan yang sedalam-dalamnya dengan agama, karena sudah menjadi jelas bahwa apa sedang dilakukan oleh orang-orang Jepang itu tidak lain daripada upaya untuk memanipulasi agama untuk tujuan sendiri.[36]    

            Mas Mansur benar. Sebab maksud dan tujuan perhimpunan itu adalah “mengendalikan dan merupakan perhubungan antar perkumpulan-perkumpulan Agama Islam di Jawa dan Madura, agar supaya segenap umat Islam membantu dan menyumbangkan tenaganya untuk membentuk Lingkungan Kemakmuran Bersama di Asia Timur Raya di bawah pimpinan Dai Nippon, yang memang sesuai dengan perintah Allah.”[37]

            Tapi, ya itu tadi, berbagai aktivitas Nippon itu mulai dirasakan Mas Mansur sudah banyak yang menyimpang dari agama. Tapi waktu itu tampaknya tak mudah bagi Mas Mansur untuk berkelit.

            Kegiatan  Mas Mansur yang sangat  dekat dengan Jepang tampaknya memang sudah menyolok mata. Tak heran jika H. Abdul Karim Amrullah sempat menumpahkan perasaannya kepada Mas Mansur ketika yang dia mengunjungi ulama karismatis itu di rumahnya  di gang Kebon Kacang V, Jakarta. Dalam bahasa Arab Amrullah mengatakan kepada kiai itu: “Ingatlah Tuhan, hai Mansur! Ingatlah dan insaflah bahwa nasib umat Muslimin terletak di atas pudakmu!”  Kata  Hamka,  “Kabarnya konon perkataan inilah yang sangat dalam melukai jiwa Kiai itu, sehingga dia jatuh sakit jiwa.”[38]

            Menjelang kemerdekaan Mas Mansur memang jatuh sakit, yang menunjukkan adanya gejala gangguan kejiawaan. Menurut AR Baswedan, pendiri Partai Arab Indonesia (PAI) yang juga kawan dekat Mas Mansur, dibandingkan dengan Soekarno dan Hatta, Mas Mansurlah yang paling sulit menentukan sikap terhadap berbagai persoalan yang muncul pada zaman Jepang, karena posisinya sebagai tokoh agama.[39]           

            Saifuddin Zuhri yang menyatakan bahwa “tenaga kerja wanita yang dijanjikan Nippon untuk tugas Palang Merah”, ternyata  hanya “dijadikan alat pemuas nafsu serdadu-serdadu Nippon”, ketika KH Hasyim Asy’ari yang dibebsakan dari penjara Jepang kemudian menerima kerja sama dengan Jepang, dengan kesediaannya menjadi kepala Shumubu dan ketua Masyumi, yang kemudian dilimpahkan kepada putranya itu, menulis:

 

“Kembali soal kerja sama dengan Dai Nippon bagaimana?” [tanya Saifuddin kepada Wahid Hasyim].

“Pertama-tama kita wajib camkan sabda Nabi Besar kita: ista’inu ‘ala in-taahil     hawaiji bil kitmaani fainna kulla dzi ni’matin mahsud”. (Mohonlah pertolongan           kepada Allah mengenai keberhasilan cita-cita perjuangan dengan merahasiakan tujuanmu, karena tiap keberhasilan itu bisa mendatangkan iri hati musuh)  Gus         Wahid menjelaskan, “Jangan lupa ini zaman perang penuh tipu muslihat. Nippon yang mabuk kemenangan ia akan mempertahankan kemenangannya dengan mati-matian. Tiap gejala kekalahan yang dialami akan membuat sikap berang yang membabi buta. Siapa yangmenghalang-halangi kemauannya akan disapu dengan tangan besi. Apa salahnya kita yang masih dalam kedudukan lemah ini ‘seolah-olah’ bekerja sama, keluar seolah-olah untuk kepentingan Dai Nipoon, tetapi ke dalam untuk kepentingan Nasional  dan memperkokoh kedudukan umat Islam. Selain itu politik ‘kerja sama’ inimerupakan kesempatan paling baik dan tidak setiap kali bisa kita alami, untuk menghidupkan mesin menggerakkan potensi Islam. Dan untuk cita-cita Indonesia merdeka lebihmembuka kemungkunan-kemungkinan yang mustahil kita capai di zaman penjajah Belanda….! Ingat, menentang Nippon secara terang-terangan resikonya sangatbesar. Bersikap pasif di luar gelanggang sebagai penonton, kecuali akan dicurigai, paling-paling      cuma bisa menyumpah dan mengerutu.”

            “Asal kita tidak hanyut saja. Sebab madu itu nikmat dan mengasyikkan,” aku        menyela.

“Betul sekali! Di situlah kepribadian seorang pemimpin perjuangan terpanggil.       Dengan lain ibarat maka taktik ini bermakna ”mencekik leher Nippon dengan          tangannya sendiri…..”[40]

 

            Sementara itu, menanggapi pengangkatan Hasyim Asy’ari sebagi kepala Shumubu, Ketua PB NU KH Abdul Wahab Hasbullah, yang juga pimpinan Masyumi, sekaligus menanggapi keluhan Saifuddin Zuhri, menyatakan:  “Nah, di sinilah letak seninya perjuangan.”Ia lalu mengutip ungkapan Ibn ‘Athaillah As-Sukandari, Laa tastaghrib wuqu’al akdari maa dumta fi hadzad daari. (Jangan kaukira suatu keanehan bila perjuangan itu diuji dengan kesukaran-kesukaran selama kau masih hidup di dunia ini).  Karena itu, kata Kiai Wahab:

           

Pakailah ilmunya ikan yang hidup di laut. biarpun mencapai umur 50 tahun, selagi ikan paus itu masih bernyawa, ia tetapikan yang dagingnya tawar. Tapi jika ikan itu            sudah mati, tidak lagi bernyawa, janganlah dalam waktu 10 tahun atau 1 tahun         bahkan satu hari pun, meskipun untuk waktu 2 menit jika kita letakkan di atas ceper             (layah) yang di isi air dengan garam ikan itu akan menjadi asin dagingnya. Faktor yang menyebabkan perubhan menjadi asin ialah daya tahan karena nyawa sudah tidak adalagi.

 

Sebab itu … saudara mesti tetap berjiwa, tetap memiliki nyawa, roh Islam, agar tak mudah di Nippon-kan. Di zaman ini kita harus pandai berdiplomasi dalam menghadapi Nippon. Sama-sama bersuara Hu tapi, artinya bisa berdeda. Ada Hu yang artinya Huntalen (telanlah) dan ada Huculono (lepaskan).[41]

 

            Apa yang dapat disimpulkan dari aktivitas para pemuka agama Islam yang bekerjasama dengan pihak Jepang, sehubungan dengan kekerasan seksual yang dilakukan bala tentara Dai Nippon terhadap kaum wanita Indonesia, baik yang dikirim sebagai romusha atau yang dijadikan sebagai pemuas nafsu bagi mereka?

            Dari paparan di atas jelas bahwa mereka sebenarnya mengetahui benar akan bahwa orang-orang Jepang itu telah melakukan pelanggaran terhadap martabat dan kehormatan perempuan di negeri ini. Bahkan di antara mereka ada yang dituduh telah menjual kehormatan perempuan kepada Jepang, dan mengalami tekanan mental. Absennya suara, atau setidak-tidaknya bersikap pasif,  kalangan ulama untuk melakukan pembelaan terhadap para wanita yang dipaksa menjadi penghibur tentara Jepang, boleh jadi  membuat pemerintah pendudukan secara leluasa melaksanakan kebijaksanaan Tokyo mengenai jugun ianfu. Sementara itu istri-istri mereka juga dikerahkan untuk memobilisasi kaum wanita bagi keperluan garis belakang perang. Hal ini tentu saja memberikan semacam legitimasi bahwa kebijaksanaan pemerintah pendudukan Jepang mengenai kaum wanita, dengan segala akibatnya itu, juga didukung oleh para istri kalangan agama. Meskipun demi alasan taktik, atau untuk mencapai cita-cita yang lebih tinggi, sejatinya  “kepada tentara musyrik janganlah para ulama terlalu banyak memberikan.”         

 

Pasca Kemerdekaan

 

            Pada Agustus 1950, atas desakan dari berbagai pihak antara lain fraksi perempuan  wanita di Parlemen, Pemerintah, melalui Menteri Agama, membentuk komisi untuk mencari informasi guna  menyusun peraturan baru tentang perkawinan. Komisi ini dinamakan Pantya Penjelidik Peraturan Hukum Perkawinan, Talak dan Rudjuk, di singkat  NTR (Nikah, Talak, Rudjuk). Panitia ini beranggotakan ahli-ahli hukum dan ahli agama  Komisi ini antara lain beranggotakan Tengku Mohammad Hassan (ketua)Nyonya Pudjutomo (sekretaris). Ny. Kartowijono, Ny. Santoso, dan Ny. Nani Soewondo.

            Ny. Soewondo  yang merancang rencana kegiatan Komisi dalam Kongres Wanita Indonesia (1950) menanyakan pendapat Kongres mengenai pertanyaan berikut ini: Apa perlu memperbaiki undang-undang perkawinan? Jika ya, apa yang seharusnya menjadi sifat dari undang-undang yang baru itu? Mana yang lebih baik, membuat undang-undang yang berlaku umum untuk seluruh warga Indonesia atau membuat undang-undang khusus untuk masing-masing agama?Apa landasan undang-undang itu? Para peserta menyetujui secara mutlak mengenai perbaikan undang-undang perkawinan yang ada, tapi mereka berbeda pendapat mengani bentuk undang-undang tersebut.[42]

            Undang-undang Perkawinan yang berlaku kala itu adalah Undang-undang No. 22 tahun 1946 yang dikeluarkan pemerintah RI di Yogyakarta. Undang-undang yang dikeluarkan menyusul pembentukan Kementerian Agama pada 3 Januari 1946 hanya mengatur pendaftaran perkawinan, perceraian dan rujuk. Undang-undang ini kemudian ditambahkan Instruksi Menteri Agama No. 4 thun 1947 yang ditujukan kepada pejabat sipil yang berwenang terhadap pendaftaran pernikahan. Perintah itu antara lain (1) untuk tidak membuat catatan perkawinan di bawah umum. Jika seorang gadis dipaksa menikah, si pejabat harus memastikan bahwa semua persyaratan yang ditetapkan fikih telah terpenuhi; (2). Dalam kasus poligami si pejabat harus memberitahu si laki-laki mengenai kewajiban yang diharuskan fikih kepadanya; (3). Untuk kasus perceraian, para petugas diperintahkan untuk membicarakannya dengan kedua belah pihakdan berusaha membujuk semampu mungkin agar si suami tidak mengucapkan talak. Jika talak jatuh, maka si pejabat wajib mengingatkan si suami atas kewajibannya semasa idah; (4). Ketika masa idah berakhir, tugas si pejabat sipil adalah membujuk si suami agar menarik kembali talaknya.[43]

            Setelah melakukan konsultasi dengan berbagai organisasi, Komisi NTR kemudian memyusun draf perjanjian mengenai perkawinan yang berlaku umum, baik untuk golongan agama maupun yang netral. Dalam draf perjanjian itu antara lain disebutkan adanya pertimbangan dari kedua belah pihak (suami dan istri); batasan umur untuk laki-laki 18 tahun dan perempuan 15 tahun; persamaan hak untuk suami dan istri dalam perceraian; surat keterangan sehat dari kedua belah pihak sebelum melangsungkan perkawinan; yang agamanya membolehkan poligami, izin akan diberikan bila mendapat izin dari istri pertama dan bila suami bisa menjamin bahwa dia bisa menfkahi lebih dari satu keluarga.

            Draf rancangan undang-undang perkawinan umum itu dikirim berikut daftar pertanyaan-pertanyaannya kepada organisasi-organisasi perempuan untuk dimintai pandangannya. Di antara kelompok-kelompok yang menentangnya adalah kelompok-kelompok Muslim ortodoks yang merasa kurang jelas, dan kelompok-kelompok Katolik yang tidak menghendaki poligami dan perceraian. Sedangkan organisasi yang setuju dengan proyek tersebut antara lain Perwari, Persit dan Bhayangkari.

            Oleh karena ada penenetangan-penentangan disusun draf kedua yang hanya berdasarkan penetapan berbagai undang-undang dari berbagai kelompok agama dan netral agama secara berbeda-beda. Kedua draf ini masing-masing diserahkan pada tahun 1954 dan 1955 kepada Kementerian Agama. Setelah menguhuni laci selama setahun, kedua draf tersebut diserahkan kepada cabinet pada tahun 1956. Pada Maret 1958 barulah parlemen memutuskan bahwa rancangan undang-undang itu akan dibicarakan pada waktunya nantinya.

             Dalam pada itu, pada tahun 1952 pemerintah mengeluarkan UU No. 19 yang pada dasarnya sama dengan UU No. 35 tahun 1949, di mana pejabat sipil boleh menyebut beberapa nama istri (tapi tidak boleh lebih dari empat) untuk memperoleh uang pensiun suaminya. Pada masa pemerintahan colonial, seorang pejabat hanya boleh mendaftarkan satu istrinya yang sah untuk memperoleh uang pensiun suaminya – dan otomatis anak-anaknya.. Organisasi-organisasi Islam menyetujui, sementara organisasi perempuan yang bertemu di Bandung pada November 1952 untuk Kongres Wanita Indonesia sepakat menolaknya. Mereka menilai bahwa undang-undang ini membenarkan poligami. Memasuki tahun 1953 pemerintah belum juga mau mencabutnya  Muncul berbagai demonstrasi yang  mendesak agar UU  tersebut dicabut. Tapi pemerintah meras belum saatnya menarik, dan pada Februari baru  bersedia membicarakannya dengan orgnisasi-organisasi yang mendukung (Muslimat Masyumi, Muslimat NU dan GPII Putri) serta kelolmpok-kelompok yang menentang. Hanya saja, di tengah-tengah usaha memperjuangkan undang-undang perkawinan anti poligami tersebut, gerakan kaum perempuan mendapat tamparan menyusul kabar perkawinan Presiden Soekarno dengan Nyonya Hartini pada Juni 1954. Mereka kecewa dengan Presiden. Bukankah Soekarno dulu yang mengilhami kongres-kongres perempuan dengan sikap yang ditunjukkannya pada masa kolonal? Bukankah pula dia yang mengajar perempuan secara khusus setiap akhir pekan pada masa revolusi di Yogtakarta? Bukankah juga dia menulis Sarinah pada tahun 1947, di mana pada penutup bukunya itu dia menulis “……Dalam masyarakat ini kalian akan bahagia; kalian akan menjadi perempuan merdeka”?

            Dalam otobiografinya yang ditulis Cindy Adams, Bung Karno menyatakan:

 

Tepat di tengah menghangatnya masalah ini, presiden mereka menikahi istrinya yang kedua. Timbul kehebohan. Para perempuan itu, yang merasa kuatir kedudukan istana mengadakan protes. Sikap militant mereka membuat aku menderita, terutama ketika Koran-koran terus menyerangku.

Kalau demosntrasi ini dilakukan untuk menentang kebijaksanaan Negara, aku dapat segera mengambil tindakan. Tetapi meski situasinya membuat aku menghadapi

kesulitan dan menimbulkan kemrahanku, demonstrasi ini ditujukan kepada pribadiku. Karena itu aku tidak berbuat apa-apa. Aku tidak menyuruh mereka supaya tutup mulut, tetapi aku  berusaha, misalnya, untuk menahan perasaan supaya tidak melukai hati mereka selanjutnya.[44]

 

            Tapi mengapa Bung Karno mengawini Hartini? Apakah dia tidak menyadari bahwa hal itu akan menimbulkan protes dari kaum sebagian kaum perempuan? Dia berkata: “Alasannya sederhana saja. Alasan pokok yang telah berlangsung sejak zaman dulu dan akan tetap berlangsung  terus setelah aku tiada lagi: Aku bertemu dengannya. Aku jatuh cinta kepadanya. Dan begitulah yang terjadi. Tidak lebih dari itu.”[45] Setelah perkawinannya yang kedua ini, Bung Karno menikah lagi dengan beberapa perempuan, di antaranya dengan perempuan asal Jepang yang kemudian dikenal dengan Ny. Dewi Soekarno.

            Menurut Soekarno, istrinya Fatmawati marah sekali atas perkawinannya itu. “Seharusnya dia tidak perlu marah. Istriku yang pertama dan kedua ini adalah penganut Islam yang saleh, yang mengetahui benar hukum-hukum agama kami. Dan mereka mengerti. Atau, bagaimanapun, seharusnya mengerti. Tetapi Fatmawati memutuskan pergi dari istana. Itu adalah pilihannya sendiri. Bukan aku,” ujar Bung Karno. Meski memiliki kehidupan masing-masing, Bung Karno tidak menceraikan Fatmawati. “Aku masih menjadi suaminya dan aku menyokong penghidupannya, bukan negara.”[46]

            Pada Agustus 1954 pemerintah mengusulkan agar Undang-undang No. 22 tahun 1946 dinyatakan berlaku di seluruh Indonesia. Usul ini ditentang oleh hampir semua anggota parlemen perempuan karena Komisi NTR baru menyelesaikan draf untuk dipertimbangkan. Mengantisipasi draf undang-undang tersebut akan menimbulkan diskusi berkepanjangan, pemerintah tetap memutuskan Undang-undang No 22 tahun 1946 itu berlaku di seluruh Indonesia. Keputusan ini menjadi Undang-undang No. 7 tahun 1954.

            Ada hal yang menarik dari data perkawinan tahun 1950-an, yakni tingginya angka perceraian. Persentase perbandingan antara perkawinan dan perceraian untuk Jawa dan Madura, misalnya, menurut perhitungan Aboebakar, mencapai 54,03 persen (1953), 82,23 persen (1952), 59,44 persen (1951). Tingginya angka perceraian 1951 disebabkan oleh krisis  moral akibat perang. Pada tahun-tahun berikutnya memang mengalami perubahan, tapi penurunannya boleh dibilang tidak signifikan. Berdasarkan perhitungan Aboebakar pada tahun 1954 angka perceraian di Jawa mencapai 51 persen.[47] Jumlah ini kemudian naik menjadi 55 persen pada 1955 dan turun menjadi 52 persen. Angka-angka yang mengkhawatirkan ini, neburut De Stuers, menunjukkan betapa tidak stabil kehidupan keluarga di beberapa lingkungan dan ketidkjelasan kedudukan perempuan. Hal ini diperkirakan sebagai hasil dari kelemahan ekonomi, ketegangan yang dialami perempuan di rumah tangga, dan pendidikan yang tidak merata pada anak-anak.  Angka-angka ini menjadi sangat buruk jika dibandingkan dengan negara-negara Muslim lainnya yang kondisi perekonomiannya hampir sama dengan Indonesia, seperti Aljazair, Mesir, Iran, Irak, dan Suriah. Sebagai contoh, pada tahun 1956 persentase talak dari pernikahan per 1000 penduduk yang menikah mencapai 52 persen, bandingkan dengan Aljazair dan Iran yang masing-masing hanya 15 dan 18 persen. Hal yang sama diperlihatkan oleh Suriah (1957) yang hanya 8 persen, Irak 10 persen (1955) dan Mesir 26 persen (1955).[48]  

            Tingginya angka-angka perceraian itu mendorong S.M. Nasaruddin Latief, kepala Kantor Urusan Agama Jakarta waktu itu, membentuk biro konsultasi di instansinya yang berfungsi mengurusi masalah perkawinan dan perceraian. Biro yang didirikan pada tahun 1954 ini Seksi Penasehat Perkawinan dan Perceraian. Pemerintah mnyambut baik prakarsa Latief ini, dan mendorong pembentukan biro-biro serupa di kota lain. Tapi menyadari bahwa usaha-usaha setempat itu hanya bisa menyelesaikan sebagian dari masalah, pemerintah membentuk dewan-dewan perkawinan, pertama di Bandung (1955), dinamakan Biro Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian perceraian (BP4), dan Jakarta (1956), dinamakan Panitia Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian atau P5, serta  kota-kota lainnya.

            Yang menarik, dari jumlah 4.522  pasangan bercerai yang tercatat di biro onsultasi P5 Jakarta pada 1957, poligami merupakan salah satu alasan utama yang bercerai (24,9 persen) di bawah alasan ketidakcocokkan sifat (25, 4 persen). Yang disebut terakhir ini pada umumnya diakibatkan oleh kawin paksa atau kawin hasil perjodohan. Kesulitan ekonomi pun yang juga merupakan salah faktor penyebab perceraian (18,5 persen), bisa diakibatkan karena ketidakmampuan laki-laki yang berpoligami menaggung beban ekonomi karena harus menghidupi lebih dari satu keluarga.

            Dalam pada itu beberapa organisasi perempuan menyelenggarakan biro konsultasi serupa, selain memberikan kursus-kursus kepada perempuan mengenai hukum Islam dan NTR, pengenalan terhadap prinsip-prinsip hukum, sistem yang berlaku dari yurisdiksi. Kursus-kursus yang diprakarsasi oleh Kowani ini sebagai kelanjutan dari usul mereka kepada Menteri agama agar perempuan dijadikan anggota dalam persidangan agama.      

            Sebegitu jauh, meskipun usaha-usaha itu memberi semangat bagi upaya perbaikan kedudukan perempuan, para aktivis gerakan perempuan menilai usaha-usaha tersebut hanya bersifat sementara dan tidak tuntas. Seperti diungkapkan Nani Soewondo, kepala bagian hukum Perari,  dalam bukunya, Kedudukan Wanita Indonesia, bahwa situasi sekarang tidak akan berubah sebelum ada hukum perkawinan yang melindungi perempuan dari poligami dan perceraian. Di majalah Suara Perwari (Agustus 1956) yang dipimpinnya, dia menulis:

 

            Dengan rasa iri, kita membaca dari surat kabar bahwa Tunisia, negara

            yang baru merdeka dan penduduknya, seperti kita, mayoritas Muslim, telah

            mempunyai hukum yang melindungi keluarga dengan melarang poligami,

            mengurangi kekuasaan laki-laki dalam perceraian, dan melarang perkawinan

            di bawah umur.

 

            Seperti sudah dikemukakan bahwa rancangan undang-undang perkawinan pada tahun 1958 diserahkan oleh pemerintah ke Parlemen. Dalam jawabannya atas draf undang-undang perkawinan untuk kaum Muslim yang diajukan pemerintah, Ny. Soemari, M.P., atas nama 13 organisasi perempuan, meminta undang-undang perkawinan yang umum untuk seluruh warga Indonesia. Dari 13 organisasi itu antara lain Perwari, Bhayangkari, Persatuan Istri Tentara, Wanita Demokrat Indonesia, dan Wanita Universitas. Karena tidak tercapai kesepaktan, Ny. Prijono, Ny. Soewondo, dan Ny. Sjahrir, dari Majelis Permusyawaratan Kongres Wanita Indonesia, mengajukan jalan tengah. Mereka menawarkan tiga alternatif: satu undang-undang perkawinan yang umum, dengan peraturan tambahan untuk masyarakat yang berbeda; beberapa undang-undang  perkawinan yang terpisah untuk masyarakat yang berbeda; dan satu undang-undang yang terdiri dari beberapa bagian untuk diterapkan kepada masyarakat yang berbeda. Atas permintaan organisasi-organisasi Islam, usul ini tidak dibicarakan, dan tidak ada keputusan yang diambil.

            Parlemen membbicarakan kembali legislasi perkawinan  pada Februari 1959. Perdebatan seru pun berlangsung beberapa pecan setelah itu. Permintaan  Ny. Soemari ditolak oleh pemerintah dan wakil-wakil partai politik Islam di parlemen. Pemerintah berjanji membuatkan undang-undang perkawinan bagi masing-masing agama dan kelompok netral (termasuk Hindu-Bali), dan membuat perturan bagi umat Kristen,  yang sejauh ini baru diterapkan di Jawa, Minahasa, Sulawesi Utara, dan Ambon, untuk seluruh Indonesia. Tidak ada kesepakatan yang dicapai waktu itu, dan parlemen pun diistirahatkan karena memasuki Ramadhan.

            Berbagai pandangan dan persepsi tampaknya tidak bisa dihindarkan, dan sepertinya memerlukan waktu yang sangat panjang untuk mencapai titik kesepakatan. Namun demikian, arus yang menginginkan undang-undang perkawinan yang baru semakin kuat. Seperti diungkapkan Stuers, hal ini menunjukkan adanya kesadaran umum yang muncul dari keresahan perempuan dalam kehidupan sosial dan meningkatnya perceraian dalam kehidupan keluarga, dan penelantaran anak-anak yang diakibatkan mulai dari penganiayaan poligami hingga perceraian yang berdasarkan pendapat pribadi.[49]

Pada tahun 1950-an seorang ulama terkemuka, M. Hasbi Ash-Shiddieqy, sudah mengemukakan mengenai bencana yang bisa ditimbulkan oleh poligami melalui sebuah  risalah berjudul Polygami Menurut Hukum Islam. Risalah setebal 60 halaman ini diterbitkan oleh Penerbit Bulan Bintang pada tahun 1955.  Guru besar hukum Islam IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  ini mengatakan:

 

[Kerusakan-kerusakan akibat poligami] menimbulkan suatu kepercayaan bahwa

tak bisa kita mengharap pendidikan yang sempurna dalam masyarakat yang

berpoligami. Rumah yang dikendalikan dua istri tidak akan teratur. Bahkan para

suami mungkin dengan bantuan istri-istrinya merusakkan rumah tangga, seolah-olah masing-masing mereka menjadi seteru bagi yang lain. Kemudian anak-anak itu pun  satu sama lain bermusuh-musuhan. Maka dengan demikian berpindahlah kerusakan poligami dari perseorangan kepada rumah tangga, dari rumah tangga ke masyarakat.[50] 

           

            Ulama asal Aceh itu mengakui bahwa pada permulaan Islam poligami memiliki bebeerapa faedah, di antaranya yang terpenting ialah mencari keturunan dan perbesanan yang menguatkan golongan. Berkata Hasbi, “Dan tidak ada pada masa itu kemelaratan sebagaimana sekarang. Sekiranya kita analisakan bencana-bencana yang timbul dari poligami bangunlah bulu kuduk daripadanya. Memang poligami itu berlawanan dengan asal thabi’at kerumahtanggaan. Menurut asal thabi’at seorang suami cukup dengan seorang istri dan seorang istri cukup dengan seorang suami.”

Hasbi juga menegaskan bahwa poligami bukan suatu hukum yang tetap, tetapi dapat berganti-ganti: dari boleh ke makruh, dan dari makruh kepada haram. Dan ulul amri, sebagaimana yang dikehendaki Tuhan, kata Hasbi, harus menentukan hukum       poligami sesuai dengan keadaan masanya. Karena itu pula, menurut pemuka “fiqh Indonesia” ini, tuntutan-tuntutan dari sebagian masyarakat yang menghendaki supaya poligami dilarang, tidak dapat dikatakan menentang  agama, karena mereka menuntut itu atas dasar kerusakan-kerusakan yang mereka alami dalam masyarakat. “Dari karena       itu, tepatlah kalau dikatakan poligami itu suatu perbuatan yang pada asal-asalnya makruh, sebaik-baiknya mubah, yang berpindah kepada haram… Apabila telah nyata bahwa masyarakat telah menyimpang jauh dari syarat-syarat yang diperlukan untuk poligami dan telah mempergunakan poligami jalan memenuhi hawa nafsu, bolehlah ulul amri  melarang perbuatan tersebut untuk waktu yang tertentu.”[51]

 

Masa Orde Baru dan Seterusnya

 

Tahun 1973 pemerintah mengajukan RUU perkawinan. RUU ini menimbulkan reaksi luas di kalangan Islam,  karena RUU tersebut dinilai berlawanan dengan syariat Islam.  Hamka mengatakan:

 

Dalam saat-saat golongan lain melihat kulit luar, kaum muslimin sedang lemah, dapat dikutak-katikkan, di saat itulah ditonjolkan orang suatu RUU Perkawinan yang pada pokok, azas dan prinsipnya ialah jalan memaksa kaum muslimin, golongan mayoritas dalam negara ini, meninggalkan syariat agamanya sendiri tentang perkawinan supaya menggantinya dengan suatu peraturan dan perundang-undangan lain yang maksudnya menghancurkan azas Islam sama sekali Dan barangsiapa kaum muslimin yang menjalankan juga undang-undang itu sebagai ganti rugi peraturan syariat Islam tentang perkawinan, berarti mereka mengakui ada lagi satu peraturan yang lebih baik dari peraturan Allah dan Rasul. Kalau ada pengakuan yang demikian, ‘kafirlah hukumnya…..’.[52]  

 

            Di bagian lain Buya Hamka menyatakan:

 

Karena kalau RUU semacam itu hendak digolkan orang di DPR, semata-mata karena mengandalkan kekuatan pungutan suara, kegagah-perkasaan mayoritas, dengan segala kerendahan hati inginlah kami peringatkan bahwa kaum muslimin tidak akan memberontak, tidak akan melawan, karena mereka orang-orang terang-terangan lemah. Tetapi demi kesadaran beragama, undang-undang itu tidak akan diterima, tidak akan dijalankan. Malahan ulama-ulama yang merasakan dirinya sebagai pewaris Nabi-Nabi akan mengeluarkan fatwa Haram nikah kawin Islam berdasarkan Undang-Undang tersebut dan hanya wajib berkawin secara Islam. Dan barang siapa kaum muslim yang menjalankan juga UU itu sebagai ganti rugi peraturan syariat Islam tentang perkawinan, berarti mereka mengakui ada lagi satu peraturan yang lebih baik dari peraturan Allah dan Rasul. Kalau ada pengakuan yang demikian “kafirlah hukumnya”.[53]

           

            Reaksi masyarakat yang paling keras menentang RUU itu ialah demonstrasi dengan aksi menduduki gedung DPR selama 2 jam oleh sekitar 500 orang muda-mudi yang umumnya anggota dari organisasi pelajar Islam, seperti dari Attahiriyah, GMII, dan ormas Islam lainnya. Kelompok demonstran mengajukan tuntutan kepada anggota dewan ketika DPR meminta klarifikasi dari pemerintah, yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Agama. Ketika itu  Menteri Agama Mukti Ali hendak menyampaikan jawaban pemerintah soal RUU Perkawinan tersebut. Beberapa menit menjelang akhir pidato itu, terjadi insiden. Puncaknya terjadi keributan, setelah seorang pemuda mengeluarkan selebaran yang dibagikan persis ketika Menteri Agama  Prof.  Mukti Ali sampai pada penjelasan pasal 13 tentang pertunangan. Permintaan wakil ketua DPR agar massa tenang tak dihiraukan. Pimpinan DPR menskors sidang. Pimpinan DPR, Menteri Agama dan Menteri Kehakiman diselamatkan ke luar dari ruang sidang. Sampai akhirnya terjadi dialog antara Ketua DPR/MPR K.H.  Idham Chalid dengan para demonstran. Sebagian demonstran ditahan.

            Di kalangan massa Golkar sendiri muncul reaksi penolakan terhadap RUU Perkawinan tersebut, yang terpantul  melalui berbagai pernyataan beberapa tokohnya, terutama dari kalangan ulama Golkar.[54] Sebut saja nama-nama seperti Tengku H. Abdullah Ujung Rimba yang menyatakan pengunduran dirinya sebagai Ketua Majelis Ulama Daerah Istimewa Aceh; Habib Kwitang (Jakarta) menyatakan: “Islam di DPR adalah mayoritas, sebab sebagian besar anggota DPR adalah muslim. Kalau benar mereka muslim, mereka tidak akan menerima satu pasal pun dari RUU Perkawinan yang bertentangan dengan Qur’an dan Hadis.”  KH Badruddin Rusli (Fraksi Karya Pembangunan) menyatakan, “alasan umat Islam menolak RUU Perkawinan sudah jelas. Adapun sekiranya saudara dari agama lain bisa menerima RUU tersebut, mungkin karena banyak untung.  H. Abubakar  Aceh (anggota MPR) menyatakan, “satu perombakan dari atas, seperti RUU Perkawinan tak bisa berjalan.”

            Maka dilakukanlah serangkaian pertemuan pasca demonstrasi 27 Desember 1973, antara pemerintah dan keempat Fraksi di DPR yang berlangsung di kediaman Menteri Agama. Sebelumnya, terjadi pertemuan di kediaman Ketua Umum PPP HMS Mintaredja yang dihadiri oleh DPP-PPP, Kepala Bakin Sutopo Yuwono, PP-Muhammadiyah, Wakil Pangkopkamtib Laksamana Sudomo. Selain itu, atas undangan Pangkopkamtip Jenderal Sumitro, juga dilakukan ramah tamah Majelis Syuro dengan Presiden di Istana Negara, yang dihadiri pula oleh para pemuka kalangan Islam seperti Mohammad  Natsir, Prof. Dr. HM Rasjidi, Sjafruddin Prawiranegara, dan Kasman Singodimedjo. Selain itu juga dilanjut dengan berbagai pertemuan lainnya, seperti di kediaman Menteri Agama Prof. Mukti Ali, yang semuanya dimaksudkan untuk meredakan suasana selama pembahasan RUU Perkawinan tersebut. Tetapi belum memberikan perubahan berarti dalam sikap pemerintah dan fraksi-fraksi di DPR.

            Pemerintah masih kukuh ingin meloloskan rancangannya sementara Fraksi Persatuan Pembangunan tetap teguh pada sikapnya, sebagaimana aspirasi yang harus diembannya dari keputusan DPP-PPP terakhir, 4 Oktober 1973 untuk tetap memegang putusan Majelis Syuro yang telah menentukan bahwa terdapat 21 pasal dalam RUU itu yang tidak sesuai dengan (akidah) Islam. Meskipun demikian, ada juga fungsionaris PPP yang radikal, seperti Ir. Achmad Sanusi yang menutup kompromi kecuali dengan penyusunan rancangan baru. A. Sanusi mengibaratkan rancangan tersebut seperti “gulai kambing bercampur babi sudah tak mungkin dipermak lagi, kecuali dengan menyiapkan masakan baru.”

Sementara itu, pihak-pihak lain juga memberikan masukan terhadap penyelesaian kontroversi RUU tersebut. Dalam penelitiannya, Majalah Tempo mencatat ada sembilan titik api dari pasal-pasal rancangan yang dapat menyulut kemarahan umat Islam.[55] IAIN Sunan Kalijogo Yogyakarta mencatat ada 14 pasal dalam RUU yang bertentangan dengan hukum Islam.[56] Musyawarah beberapa ulama di Pesantren Denanyar Jombang yang mengajukan sebanyak 98 pasal dalam RUU tersebut harus diubah dan/atau diperbaiki.

Begitu seriusnya masalah RUU Perkawinan ini — mengingat perkawinan merupakan hal yang terkait langsung dengan jantung kehidupan masyarakat Islam —  sehingga seluruh cara dan upaya dikerahkan untuk segera menyelesaikannya. Selain kerja keras para anggota FPP di DPR, juga oleh tokoh-tokoh utama di luar gedung DPR. Adalah KH Bishri Sjansuri dan KH Masjkur yang menghadap Presiden di Istana Negara pada 26 November 1973 untuk berdialog. Dari dialog tersebut disepakati untuk dicari jalan “bagaimana sebaiknya”. Sehingga kemudian dibentuk sebuah rangkaian kerja di DPR. Masing-masing wakil memberikan catatan dan persetujuan/penolakan terhadap pasal-pasal Rancangan, yang hasilnya disampaikan kepada presiden. Selanjutnya presiden meneliti semua masukan tersebut untuk kemudian dibuat rancangan baru (perbaikan) yang nantinya dapat disahkan oleh DPR sebagai undang-undang.

Rancangan perbaikan diajukan dan disetujui oleh presiden dan fraksi-fraksi di DPR sehingga pembicaraan tingkat lanjut  digelar. Dibentuklah panitia bersama antara Komisi III dan Komisi IX yang kemudian membentuk Panitia Kerja RUU Perkawinan yang beranggotakan 10 orang; terdiri dari 4 orang dari Golkar, dan masing-masing 2 orang dari ABRI, PPP dan PDI. Sidang selanjutnya ingin segera mengesahkan RUU tersebut pada 27 Desember 1973 tetapi dalam Fraksi Karya Pembangunan terdapat reaksi menolak dari 80 orang beragama Kristen/Katolik terhadap rumusan baru yang telah menjadi konsensus itu. Setelah FKP dapat menyelesaikan persoalan internnya maka tak ada penghalang lagi untuk pengesahan rancangannya. Selanjutnya, disahkanlah Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Lembaran Negara No.1 Tahun 1974, tertanggal 2 Januari 1974. Undang-undang yang terdiri dari 14 bab dan 67 pasal ini berlaku efektif pada Oktober 1975. Undang-undang ini merupakan undang-undang pertama di Indonesia yang mengatur perkawinan secara nasional, karena sebelumnya urusan perkawinan diatur dalam berbagai aturan hukum.

Usia undang-undang perkawinan yangsekarang sudah berusia 33 tahun ini di dalamnya juga mengatur masalah poligami , yang dimaksudkan untuk melindungi warga negara khususnya kaum perempaun dari tindak ketidakadilan (pasal 3, 4 dan 5). Bagi laki-laki yang hendak berpoligami UU Perkawinan 1974 mensyaratkan: (1) apabila istri cacat badan, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. (2). Ada izin tertulis dari istri, berlaku adil dan dapat memenuhi kebutuhan para istri.[57]

            Menurut Zaitunah Subhan kedua syarat di atas perlu dikaji ulang, dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan. Misalnya, jika seorang istri memenuhi kategori syarat pertama, maka  suami dipersilakan mengajukan izin berpoligami. Bagaimana jika sebaliknya, padahal poliandri tidak diperbolehkan baik menurut norma agama maupun adat? Solusi yang diajukan Zaitunah Subhan adalah adanya hak bagi istri untuk mengajukan gugatan cerai dalam kaitannya dengan syarat-syarat tersebut. Akan halnya, syarat kedua menurut Staf Ahli Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan ini, lebih menonjolkan sisi etis ketimbang aspek hukum. Sebab syarat izin tertulis itu lebih menggambarkan adanya “tekanan” pihak suami kepada istri. Belum lagi, soal “adil” apa pula ukurannya?[58]

            Dalam kaitan ini, dan tentunya dalam setiap rumusan hukum Islam versi Indonesia, mengembangkan prinsip-prinsip keadilan, persamaan, dan kesetaraan merupakan keharusan. Sebab kebolehan poligami yang dilakukan Rasulullah s.a.w. atau bahkan yang berkembang di dunia Arab memiliki akar kasus sosialnya sendiri, bukan konsep yang paten dan juga tidak haram. “Idealnya Indonesia juga memegang prinsip tersebut, agar hukum Islam menjadi lentur, dekat dengan akar masalahnya dan dapat menyelesaikan masalah sosial secara tuntas.”[59]

            Perlu juga di sini dikemukakan pandangan Siti Musdah Mulia, sebagaimana antara lain dia tulis dalam kitabnya,  yang bahkan dai jusulnya saja sudah mengundang pro dan kontra, Islam Menggugat Poligami (diterbitkan Gramedia bekerja sama dengan Ford Foundation, 2004). Menurut Musdah, ada lima  prinsip dalam pernikahan  yaitu, monogami, kesetaraan, saling mengasihi; mendukung dan membantu, kesantunan, serta kebebasan untuk memilih pasangan. Kebebasan di sini yang dimaksud adalah baik perempuan maupu laki-laki berhak untuk memilih.   Mengapa Poligami sebaiknya tidak dilakukan? Dari berbagai penelitian, didapatkan fakta bahwa poligami lebih berpotensi untuk melahirkan  kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut Musdah, 90 persen perkawinan poligami ternyata tidak dicatatkan. Hal
ini tentu saja mengakibatkan hilangnya proteksi perempuan dan anak Kemudian, poligami juga membuka peluang untuk selingkuh, karena proses  menuju poligami tentu saja kemudian tidak serta merta menikah. Musdah Mulia membagi akibat dari poligami tersebut dalam  kategori yaitu, implikasi sosio-psikologis terhadap perempuan, kekerasan terhadap perempuan dan implikasi sosial terhadap masyarakat.
[60]

Pada halaman 193-194 bukunya, Siti Musdah Mulia menulis:

Kesimpulannya, aspek negatif poligami lebih besar daripada aspek positifnya. Dalam istilah agama, lebih     banyak  lebih   banyak mudharatnya ketimbang maslahatnya dan sesuai dengan kaidah  fiqhiyah segala sesuatu yang lebih banyak mudharatnya harus dihilangkan. Mengingat dampak buruk poligami dalam kehidupan sosial,

poligami dapat dinyatakan haram li ghairih (haram karena eksesnya). Karena itu, perlu diusulkan pelarangan poligami secara mutlak sebab dipandang sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (crime against humanity) dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

 

Untuk memperkaya pemahaman kita mengenai masalah yang disebut Prof. Hasbi Ash Shiddieqy “tetap actueel, tetap hangat dalam masyarakat Islam di dunia” ini perlu dikemukakan pendapat seorang intelektual yang banyak menulis masalah gender dan gagasannya dinilai cemerlang oleh banyak orang: Masdar Faried  Mas`udi. Menurut dia, selama ini omongan miring tentang  poligami muncul karena ada distorsi, pembuangan teks, ketidakjujuran serta   klaim yang menurutnya justru menimbulkan dampak yang lebih buruk daripada poligami. Menurutnya, seharusnya poligami tidak menjadi perdebatan, karena justru itu akan menjadi hal yang lucu. Masdar bahkan menganggap bahwa poligami adalah sesuatu yang given. Bahkan, Masdar juga menganologikan poligami sebagai sambal, bila cocok untuk orang yang memakannya akan menambah nafsu makan, sedangkan bagi yang tidak cocok akan membuat orang mencret.[61]

            Kembali ke UU Perkawinan 1974. Undang-undang yang sudah berusia lebih dari tiga dasawarsa itu tampaknya  perlu ditinjau ulang karena sudah tdak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Zaitunah menyebutkan bahwa di dalam undang-undang tersebut ditemukan ketidaksesuain dengan semangat internasional. Beberapa hasil kajian dan penelitian yang dilakukan oleh berbagai komponen intelektual perguruan tinggi misalnya Pusat Studi Wanita/Pusat Studi Gender (PSW/PSG) dan lembaga swadaya amasyarakat (LSM) bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan merekomendasikan agar undang-undang tersebut direvisi atau apa pun namanya, namun tetap dalam rangka menegakkan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan. Sayang, sampai kini belum terlihat tanda-tanda keseriusan pemerintah (Departemen Agama) dalam mengaevaluasi sejauh mana efektivitas Undang-Undang Perkawinan ini.[62]

Tanda-tanda keseriusan itu sebenarnya ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memanggil Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Meutia F. Swasono-Hatta dan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam)  dan Urusan Haji Nasaruddin Umar, menyusul perkawinan kedua KH Abdullah Gymnastiar dengan Alfarini Eridani. Peristiwa menghebohkan ternyata menimbulkan gelombang protes yang dialamatkan kepada Presiden SBY dan  Ibu Negara melalui pesan singkat (SMS). Untuk merepons protes tersebut kedua pejabat diinstruksikan untuk merevisi merevisi UU Perkawinan. Tujuannya agar larangan PNS untuk berpoligami diperketat lagi. Bahkan Nasarudin Umar, di TV menegaskan ada rencana untuk memperluas larangan poligami. Maksudnya tidak hanya PNS saja yang dilarang, tapi juga masyarakat umum. Bahkan siapa pun  yang menikahkan orang untuk berpoligami, dapat dipidanakan.

Rencana tersebut menuai badai pro dan kontra, termasuk reaksi dari pejabat negara pelaku poligami seperti Wakil Ketua DPR kala itu Zainal Maarif. Mungkin karena terlalu riuh rendahnya sampai Ketua Umum PB NU K.H. Hasyim Muzadi mengimbau agar polemik tentang poligami dihentikan. Ditambah lagi dengan kasus Anggota DPR-RI Yahya Zaini seperti sudah kita kemukakan di awal tulisan. Akhirnya keinginan untuk mengubah agtau merevisi atau apa pun namanya UU Perkawinan terhalang oleh berbagai heboh yang sebenarnya tidak perlu itu.

Setelah reformasi golongan pro-poligami sepertinya mendapat angina. Para petinggi seperti Wakil Presiden dan sejumlah politisi tanpa sungkan-sungkan lagi memamerkan istri-istri mereka. Bahkan ada pula penyelenggaraan yang dinamakan “Poligami Award” yang diprakarsasi oleh seorang pengusaha restoran yang punya “bini empat”: Puspo Wardoyo. Orang-orang yang bertitel pendidikan tinggi pun ikut pula meramaikan acara yang sesungguhnya melecehkan derajat kaum perempuan  ini.[63]

            Di tengah ketidakpastian kapan UU akan direvisi, muncul gugatan dari seorang warga yang tinggal di Bantaro, Jakarta Selatan, namanya M. Insa, pada tanggal 9 Mei 2007. Dia ‘menggugat’ ketentuan poligami dalam UU Perkawinan. Insa mengajukan  permohonan judicial review terhadap sejumlah pasal terkait poligami,  mulai dari Pasal 3 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 9, hingga Pasal 15 dan pasal 24.

            Insa mempersoalkan pasal-pasal tersebut karena dia anggap telah menghalangi haknya sebagai warga negara untuk menjalankan aturan agama. Ketentuan dimaksud dinilai telah membatasi hak konstitusionalnya untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Akibat diberlakukannya pasal-pasal tadi, pemohon merasa  dihalang-halangi petugas pencatat perkawinan yang tidak bersedia             mencatatkan perkawinan poligaminya yang sah sesuai dengan hukum   Islam.

           Akibatnya, perkawinan itu dianggap sebagai kawin siri. Padahal kawin siri berbeda kekuatan hukumnya dalam hal waris dan hak-hak anak. Pemohon merasa poligami merupakan haknya sebagai warga negara dan  hak calon isteri kedua. Hak isteri kedua itu dijamin pasal 28 B ayat (1) UUD 1945. Alhasil, menrut Insa poligami merupakan hak asasi manusia.

            Dalam kesaksiannya di Mahkamah Konstitusi,  Menteri Agama Muhammad Maftuh Basyuni mengatakan bahwa poligami bukanlah  maksud hak asasi manusia yang tercantum pada pasal 28 B ayat (1) UUD 1945. Pasal ini menyebutkan “setiap orang berhak membentuk keluarga  dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Menurut    Maftuh, hak asasi setiap orang yang diatur dalam pasal itu adalah  kebutuhan untuk membentuk keluarga. Pandangan yang menganggap pasal 28 B menjamin poligami sebagai hak asasi manusia dinilai Maftuh  sebagai pandangan yang keliru.

            Menurut Maftuh, Pasal 28 B UUD 1945 tidak berbicara sama sekali mengenai poligami. Yang merupakan hak yang asasi adalah kebutuhan seseorang dalam membentuk keluarga, karena melalui keluarga (isteri   atau suaminya) seseorang dapat memenuhi kebutuhan biologisnya dan/atau dapat melanjutkan keturunannya. Sementara tanpa berpoligami  pun seseorang mungkin masih dapat memenuhi haknya untuk melanjutkan  keturunan.

             Hal tersebut diperkut oleh pendapat Dirjen Bimas Islam Nasaruddin Umar yang mengatakan bahwa yang masuk kategori hak asasi manusia adalah kawin atau berkeluarga. Ketika seseorang sudah kawin  berarti haknya sudah terpenuhi. Dalam memenuhi haknya, tanda asaruddin, seseorang tidak boleh melupakan dan melanggar hak asasi orang lain.  Wakil dari Komisi III DPR Nursyahbani Katjasungkana sependapat poligami bukan merupakan hak asasi. Menurut politisi dari   Partai Kebangkitan Bangsa ini, Pasal 28 B UUD 45 menyebutkan kata-kata membentuk keluarga dan perkawinan, bukan disebutkan berpoligami. Nursyahbani mengingatkan Indonesia telah meratifikasi Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women melalui  UU No. 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan  Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Menurutnya, bila kita konsekuen dengan UU ini, seharusnya poligami  tidak dapat diberlakukan sehingga terwujud apa yang disebutnya   sebagai Free Poligami Society di Indonesia. Namun ia menyadari  ketentuan UU Perkawinan yang mengatur Poligami sudah sesuai dengan kepentingan masyarakat dan keadilan bagi perempuan..[64]

            Dalam sidang berikutnya (23 Agustus) wakil pemerintah, Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, M.A. menyajikan data yang menunjukkan poligami justru menjadi salah satu penyebab utama perceraian. Menurut catatan dari pengadilan agama di seluruh Indonesia, pada 2004, menurut Nasaruddin Umar, terjadi 813 perceraian akibat poligami. Pada  2005, angka itu naik menjadi 879 dan pada 2006 melonjak menjadi 983. Data ini menunjukkan, poligami justru melanggengkan dan menyebabkan perceraian. Poligami jadi penyebab utama bubarnya suatu perkawinan. Dia juga menegaskan bahwa poligami menyebabkan terlantarnya perempuan dan  anak-anak. Syarat izin istri yang harus diperoleh seorang pria untuk berpoligami seperti yang diatur dalam UU Perkawinan dimaksudkan untuk menghindari dampak buruk akibat poligami. UU Perkawinan sama sekali tidak menutup pintu untuk  berpoligami. Namun, hanya mengatur syarat-syaratnya. Pengadilan Agama, dikatakan Nasaruddin, sampai saat ini cukup banyak mengeluarkan ijin berpoligami, yang menunjukkan bahwa UU Perkawinan masih membuka jalan bagi seorang pria untuk memiliki istri lebih dari satu sepanjang memenuhi syarat yang telah ditentukan. Pada 2004, pengadilan agama mengeluarkan 800 izin poligami dari 1016 permohonan. Pada 2005, 803 izin dari 989 permohonan, dan pada 2006 776 izin dari 1148 permohonan.

Sementara itu, ahli dari Pemerintah, Prof. Dr. Quraish Shihab, menjelaskan, tujuan perkawinan menurut Islam adalah agar seseorang  mendapatkan ketenangan. Apabila seseorang menginginkan di luar itu, lanjut dia, maka sudah tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan. Menurut dia, UU Perkawinan yang tetap membuka jalan bagi poligami namun dengan syarat   yang ketat, sudah sejalan dengan ajaran Islam.

            Ahli lain dari Pemerintah lainnya, Prof. Huzaemah T Yanggo, menjelaskan, sesuai dengan  tafsir Imam Syafii, poligami hanya boleh dilakukan apabila seorang pria dapat berlaku adil dan mampu untuk menghidupi istri-istrinya. Ia juga mengutip data Biro Pusat Statistik dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional tentang perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan. Saat ini, kata dia, jumlah laki-laki sebanyak 50,2 persen, sebanding dengan jumlah perempuan sebesar 49,2 persen. Berdasarkan data itu, ia melanjutkan, poligami yang seringkali dikatakan dilakukan untuk mengatasi jumlah perempuan yang lebih banyak dari laki-laki, sama sekali tidak beralasan. Dari jumlah perempuan yang 49,2 persen itu, banyak didominasi oleh janda cerai dan yang ditinggal mati suaminya. Jadi, kalau mau poligami, lebih  baik dengan janda-janda itu, jangan dengan perempuan belum menikah.

Dalam keputusannya pada 4 Oktober 2007 Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materiil persyaratan poligami dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam putusannya bernomor 12/PUU-V/2007 pada bagian Pendirian Mahkamah, Mahkamah Konstitusi berpendapat negara bukan hanya berwenang mengatur (bevoeg te regel) tapi justru memiliki kewajiban untuk mengatur (verplicht te regel) terhadap persoalan yang menyangkut sisi keadilan masyarakat.  Menurut Mahkamah Konstitusi, syarat dan ketentuan poligami yang diatur UU perkawinan bukanlah aturan diskriminatif. Negara yang pada dasarnya menganut asas monogami bahkan telah memberikan kesempatan bagi keyakinan  penganut paham poligami namun dengan melakukan pembatasan.

             Syarat poligami, dalam pandangan Mahkamah Konstitusi, juga merupakan bentuk jaminan keadilan dari negara  bagi seorang istri dan anak-anak (keturunan). Mengutip ahli dari pemerintah Prof. Dr. Hj Huzaemah Tahido Yanggo, Mahkamah Konstitusi menyatakan, pengaturan poligami merupakan upaya pemerintah (negara) mengurus rakyatnya sesuai kemaslahatan. Ini berhubungan juga dengan upaya negara untuk mencoba menggaransi tercapainya tujuan perkawinan. Menurut para alim ulama pada dasarnya tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan dengan pengertian keluarga sakinah seperti diuraikan Prof. Huzaemah.

            Putusan Mahkmah Konstitusi ini tentu saja disambut gembira oleh aktivis penentang     poligami yang tergabung dalam Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan   (LKP3). Wajar saja, sebab perjuangan para aktivis itu mengintervensi sidang uji materiil di MK beberapa waktu lalu, adalah untuk enghapus kesempatan poligami di bumi Indonesia melalui advokasi pada program legislasi nasional. Ratna Batara Munti dari Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan  (LKP3) mengatakan bahwa putusan tersebut membuka kemungkinan bagi aktivis pembela perempuan dan HAM untuk menghapuskan sama sekali ketentuan  poligami dalam Undang-undang  Perkawinan.  Sebuah jalan yang harus ditempuh panjang tampaknya.

 

Penutup

            Sebagai akhir dari makalah ini, beberapa hal bisa disimpulkan oleh penulis:

Pertama, issue jender yang paling menyita perhatian gerakan kaum perempuan pada masa kebangkitan nasional adalah masalah kedudukan perempuan Islam dalam perkawinan khususnya yang berkaitan dengan poligami dan perceraian. Ada yang menolak mentah-mentah poligami, ada pula yang menyarankan agar hal tersebut diterima secara wajar. Meski begitu, pada umumnya kaum perempuan menghendaki masalah permaduan, juga perceraian, harus diperketat sehingga tidak merugikan perempuan. Selain itu, kaum perempuan mendesak pemerintah agar perempuan diberi hak untuk meminta cerai suaminya dalam keadaan tertentu, misalnya sang suami berzinah atau mengambil istri lain.

            Kedua, pada tahun 1937 pemerintah Hindia Belanda berencana menerbitkan “Ordonantie perkawinan tercatat” yang isinya antara lain berkenaan dengan pelarangan poligami, perceraian melalui keputusan hakim, dan sokongan kepada perempuan yang dicerai dan anak-anak. Rencana ini kemudian ditarik kembali karena mendapat tentangan yang hebat dari kalangan Islam.

Ketiga, pada masa sebelum kemerdekaan sudah muncul keinginan yang kuat agar ada undang-undang perkawinan bagi umat Islam. Di kalangan pemuka Islam sudah muncul pemikiran-pemikiran modern mengenai perkawinan. Mereka menolak perceraian yang mudah dan poligami karena pada umumnya orang yang melakukan poligami lebih didorong nafsu berahi, dan nafsu seperti itu tidak terbatas. Menurut H. Agus Salim, yang membela R.A.  Kartini yang dituduh anti-Islam sehubungan dengan serangannya terhadap Islam yang mendukung poligami, ajaran Islam mengenai perkawinan yang diberikan para ulama kala itu memang seperti yang diungkapkan oleh Kartini, dan dalam kenyataannya keutamaan wanita belum terungkapkan di dalam ajaran Islam.

            Keempat, pada zaman pendudukan Jepang banyak kaum wanita yang dimobilisir untuk memenuhi kebutuhan seks balatentara Jepang. Para ulama  sebenarnya mengetahui benar akan bahwa orang-orang Jepang itu telah melakukan pelanggaran terhadap martabat dan kehormatan perempuan di negeri ini. Bahkan di antara mereka ada yang dituduh telah menjual kehormatan perempuan kepada Jepang, dan mengalami tekanan mental. Absennya suara, atau setidak-tidaknya bersikap pasif,  kalangan ulama untuk melakukan pembelaan terhadap para wanita yang dipaksa menjadi penghibur tentara Jepang, boleh jadi membuat pemerintah pendudukan secara leluasa melaksanakan kebijaksanaan Tokyo mengenai jugun ianfu.

            Kelima, setelah masa penyerahan kedaulatan sampai berakhirnya era Demokrasi Terpimpin berkali-kali diajukan tentang RUU Perkawinan tetapi selalu kandas. Kaum perempuan yang mmperjuangkan antipoligami dikecewakan oleh tindakan Presiden Soekarno yang mengambil istri lagi.

            Keenam, pada tahun 1974 undang-undang perkawinan disahkan. UU No. 1 Tahun 1974 ini merupakan undang-undang pertama di Indonesia yang mengatur perkawinan secar nasional.  UU yang sudah berusia 33 tahun ini perlu dikaji atau direvisi kembali, namun tetap dalam rangka menegakkan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan. Sebuah tugas yang bukan main berat, karena dalam waktu yang bersamaan harus berhadapan dengan sebuah arus yang cukup yang menghendaki “para jago” kembali menguasai kaum perempuan, bahkan dengan argument untuk menegakkan syari’at dan menjalankan sunnah Nabi.***

           

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografi       

 

Adams, Cindy,  Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, edisi revisi

Jakarta: Yayasan Bung Karno, 2007

Ash Shiddieqy,  M. Hasbi, Polygami Menurut Hukum Islam, Jakarta:

Bulan Bintang, 1955

Baried, Baroroh  “Islam dan Modernisasi Wanita Indonesia” dalam Taufik Abdullah dan

Sharon Siddique (eds), Tradisi dan kebangkitan Islam di Asia Tenggara,

Jakarta: LP3ES, 1989

 Benda, Hrry J., Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia pada Masa

 Pendudukan Jepang,  Jakarta: Pustaka Jaya, 1980
Daham, Bernard Sukarno dan Perjuangan Kemerdekaan, Jakarta: LP3ES, 1987

De Stuers, Cora Vreede Sejarah Perempuan Indonesia: Gerakan dan Pencapaian

Jakarta: Komunitas Bambu, 2008

FZ, Amak Proses Undang-Undang Perkawinan, Al-Ma’arif, Bandung, 1976

Hamka, Kenang-Kenangan Hidup, Jakarta: Bulan Bintang, 1974

Hamka, Ayahku: Riwayat Hidup Dr. H. Abdul Karim Amrullah dan Perjuangan Kaum

 Agama di Sumatra, Jakarta: Umminda, 1982

Idrus, Hajjah Ani Wanita Dulu, Sekarang dan Esok,  Medan: Waspada, 1980  

I.N., Soebagio  KH Mas Mansur, Pembaharu Islam di Indonesia,

Jakarta, Gunung Agung, 1982

Juningsih, Lucia Dmpak Kekerasan Seksual pada Jugun Ianfu, Yogyakarta: Pusat

Penelitian Kependudukan Univ. Gadjah Mada, 1999

Lutfi, Widyanti  “Poligami dan Pertjeraian, Momok bagi Kaum Wanita”,

Mekar, Maret 1956.

Mangunwijaya, YB,  “Dilema Sutan Sjahrir: Antara Pemikir dan Politikus”

dalam Taufik Abdullah et.al (eds), Manusia dalam Kemelut Sejarah,

Mullia, Siti Musdah,  Islam Menggugat Poligami, 

Jakarta, Gramedia-Ford Foundation, 2004

Noer,  Deliar Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942,  Jakarta: LP3ES, 1996

Rasid, Gadis.  Maria Ulfah Pembela Kaumnya. Jakarta: Bulan Bintang, 1982

Salim, Agus  “Perempuan dalam Islam”, Seratus Tahun Haji Agus Salim

Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1984

Subhan, Zaitunah, Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan, Jakarta: al-Kahfi, 2008

Th. Sumartana, Tuhan dan Agama dalam Pergulatan Batin Kartini

Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1993

Suminto, Husnul Aqib Politik Islam Hindia Belanda (Jakarta: LP3ES, 1996

Suratmin, et. al., Biografi Tokoh Kongres Perempuan Indonesia Pertama,

Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1981

Suryochondro, Sukanti “Timbulnya dan Perkembangan Gerakan Wanita Indonesia”

dalam T.O. Ihromi, Kegiatan Wanita dalam Pembangunan, Jakarta:

Yayasan Obor Indonesia, 1995.

Thanh-Dam Truong, Seks, Uang, dan Kekuasaan: Pariwisata dan Pelacuran di Asia

 Tenggara,  Jakarta: LP3ES, 1992

Yusra, Abrar  dan Ramadhan KH, Hoegeng, Polisi: Idaman dan Kenyataan

 Jakarta: Sinar Harapan, 1993

Zuhri, Saifuddin, Berangkat dari Pesantren, Jakarta: Gunung Agung, 1987

 

 

Surat kabar/Arsip/Majalah/Website

Almanak Asia Raya, 2603 (1943)

Almanak Soeara Asia  tahun 2604 (1944)

Arsip Nasional Republik Indonesia, Di Bawah Pendudukan Jepang: Kenangan Empat

Puluh Dua Orang yang Mengalaminya Jakarta: Arsip Nasional RI, 1988

Asia Raya, 8 Juli, 13 Juli 2604 (1944).

Djawa Sinbun Kai, Iboe dan Anak: Penghidoepan Wanita di Zaman Baroe, Jakarta:2605

Harian Kami, Jakarta, edisi 29 Agustus 1973.

Madjelis Islam ‘Alaa Indonesia, Nomor Peringatan, 2603

Soeloeh Wanita,  1 Maret 1946.

Tempo, edisi 8 September 1973

.

Warta Harian Tjahaja, Nomor Lebaran 1361 H

http://www.jurnalperempuan.com/yjp.jpo/

http://www.Liputan6.com (15/12/2006)

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0708/27/swara/3793233.htm

Pontianak Post Online, Minggu, 27 Juli 2003

 



[1] Liputan6.com (15/12/2006)

[2] Ema Poeradiredja, “Persatoean”, Warta Harian Tjahaja, Nomor Lebaran 1361 H

[3] Gadis Rasid, Maria Ulfah Pembela Kaumnya (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), h. 67; Widyanti Lutfi “Poligami dan Pertjeraian, Momok bagi Kaum Wanita”, Mekar, Maret 1956.

[4] Organisasi-organisasi ini kemudian membentuk sebuah federasi bernama Perserikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPPI). Menurut Prof. Baroroh Baried, federasi ini dibangun atas dasar nasionalisme dan merupakan pencerminan dari munculnya perasaan kebangsaan Indonesia. Dengan demikian persatuan wanita Indonesia tidak didasarkan pada persatuan feminisme yang bersifat menentang kaum pria. Tujuan gerakan wanita ini adalah bekerja sama dengan kaum pria; tidak hanya untukmenaikkan status kaumwanita saja, tetapi juga untuk menghadapi kaum penjajah. Lihat Baroroh Baried, “Islam dan Modernisasi Wanita Indonesia” dalam Taufik Abdullah dan Sharon Siddique (eds), Tradisi dan kebangkitan Islam di Asia Tenggara (Jakarta: LP3ES, 1989), h.149-152.

 

[5] Suratmin, et. al., Biografi Tokoh Kongres Perempuan Indonesia Pertama (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,  1981), h. 181-182.

[6] Siti Mundjijah sendiri terpaksa bercerai dari suaminya KH Ghozali dari Kauman, Yogyakarta, setelah beberapa bulan mereka menikah. Setelah menjanda, saudara kandung Ki Bagus Hadikusuma ini aktif di Aisyiyah. Lulusan Madrasah Muslimat Muhammadiyah ini dikenal berwatak keras, tidak suka memakai perhiasan sebagaimana umumnya wanita. Ia sangat menentang berbagai mode pakaian dari Barat yang mulai menjalari  perempuan-perempuan Indonesia, karena modse-mode tersebut cenderung mempertontonkan aurat dan kemolekan perempuan. Putri Raden Kaji Lurah Hasyim, pegawai Kesultanan Yogyakarta, ini wafat pada tahun 1955 ketika mengikuti Kongres Aisyiyah di Tasikmalaya, Jawa Barat, akibat kanker payudara. Lihat, Suratmin, et.al. Biografi Tokoh Kongres,  h. 18-29.  

[7] Suratmin, Biografi Tokoh Kongres,  h. 56

[8] Rasid, Maria Ulfah Membela Kaumnya, h. 57-58.

[9] Ratna Sari hadir bersama Rahmah El Yunusiayyah, pendiri Perguruan Diniyah Putri Padang Panjang,  mewakili Kaum Ibu Sumatra Tengah. Waktu itu mereka juga memperjuangkan agar perempuan Indonesia mengenakan selendang atau kerudung.

 

[10] MIAI didirikan pada 21 September 1937 oleh   K.H. Mas Mansur dari Muhammadiyah, KH  Abdul Wahab Hasbullah dan KH Muhammad Dahlan dari Nahdlatul Ulama, dan W. Wondoamiseno dari Partai Syarikat Islam Indonesia. MIAI didirikan sebagai  sebuah federasi yang akan menjadi tempat permusyawaratan, suatu badan perwakilan yang terdiri dari wakil-wakil atau utusan-utusan dari beberapa perhimpunan yang berdasar agama Islam di seluruh Indonesia. Tujuanya untuk membicarakan dan memutuskan soal-soal yang dipandang penting bagi kemaslahatan umat dan agama Islam, yang keputusanya itu harus dipegang teguh dan dilakukan bersama-sama oleh segenap perhimpunan-perhimpunan yang menjadi anggotanya.  penolakan. Pada tahun 1943 MIAI dibubarkan, dan selanjutnya dibentuk Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi).

[11] Deliar Noer, Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942 (Jakarta: LP3ES, 1996), h. 265.

 

[12] Hamka, Ayahku: Riwayat Hidup Dr. H. Abdul Karim Amrullah dan Perjuangan Kaum Agama di Sumatra  (Jakarta: Umminda, 1982), h. 195.

 

[13] Lihat Husnul Aqib Suminto, Politik Islam Hindia Belanda (Jakarta: LP3ES, 1996), h. 31-32.

 

[14] Rasid, Maria Ulfah Pembela Kaumnya, h. 59.

 

 

 

[17] Lihat Agus Salim “Perempuan dalam Islam”, Seratus Tahun Haji Agus Salim (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1984), h. 295-300.

[18] Maria Ulfah adalah anak Bupati Kuningan RT Mochamad Achmad. Pada tahun 1933, ketika berusia 21 tahun, memperoleh gelar “Meester” dari Universitas Leiden. Sepulang dari Negeri Belanda bekerja sebagai pangreh praja di Kabupaten Cirebon. Hanya betah tiga bulan, lalu pindah ke Jakarta antara lain mengajar di sekolah menengah Muhammadiyah, sampai sekolah-sekolah partikelir ditutup ketika Jepang datang. Waktu itu ia dikenal dengan sebutan Ny. Mr. Maria Ulfah Santoso. Dan setelah sang suami meninggal,  wanita pertama yang menjadi menteri di Asia ini menikah dengan tokoh PSI Subadio Sastrosatomo. Jadilah dia Ny. Maria Ulfah Subadio sampai akhir hayatnya.  

[19] Th. Sumartana, Tuhan dan Agama dalam Pergulatan Batin Kartini (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1993). h. 41

[20] John D. Legge, Soekarno,  Biografi Politik (Jakarta: Sinar Harapan 2001), h. 197.

[21] Menurut Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, yang dimaksud dengan kekerasan terhadap perempuan ialah setiap tidakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat  kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologi, termasuk ancaman tidakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi.

[22] Thanh-Dam Truong, Seks, Uang, dan Kekuasaan: Pariwisata dan Pelacuran di Asia Tenggara (Jakarta: LP3ES, 1992), h. 15. Adanya unsur prmiskuitas menunjukkan asumsi bahwa hubungan seksual diterima secara moral hanya di dalam batas-batas hubungan yang diterima secara sosial. Sedangkan elemen pembayaran dan ketidakacuhan emosional merefleksikan asumsi bahwa hubungan seksual dalam hubungan-hubungan yang diterima secara sosial adalah bebas dari pembayaran dan melibatkan ikatan emosional. Menurut Truong, kedua asumsi ini perlu ditinjau kembali karena keduanya tidak dapat diterapkan di banyak situasi. 

[23]Lucia Juningsih, Dmpak Kekerasan Seksual pada Jugun Ianfu, (Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan Univ. Gadjah Mada, 1999), h. 2

[24] Pemerintah Indonesia baru pada tahun 1993 mulai memperhatikan nasib bekas jugun ianfu. Pada waktu itu  Menteri Sosial menyatakan  bahwa wanita Indonesia yang menjadi korban bangsa Jepang perlu dicari. Ada yang melihat bahwa perhatian pemerintah terhadap  nasib mantan jugun ianfu  itu karena faktor  pengaruh media massa,  selain faktor uang ganti rugi yang akan di terima para jugun ianfu yang jumlahnya relatif besar. Menurut pemerintah, uang itu  akan dipakai untuk mendirikan rumah panti jompo, yang juga akan menampun para bekas  jugun ianfu.

 

[25] Y.B. Mangunwijaya, “Dilema Sutan Sjahrir: Antara Pemikir dan Politikus” dalam Taufik Abdullah et.al (eds), Manusia dalam Kemelut Sejarah, (Jakarta: LP3ES, 1979), h. 66.

[26] Lihat Rudolf Mrazek, Sjahrir: Politik dan Pengasingan di Indonesia (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1996), h.423-439. Berbeda dengan Kahin, yang diikuti Mangunwijaya, Ben Anderson dalam studinya tentang peranan pemuda pada masa proklamasi (Java in a Time of Revolution: Occupation and Resistance, 1972), menampilkan Sjahrir dan kelompoknya berada di luar pusat kekuatan politik Republik yang sesuangguhnya. Mereka adalah kelompok intelektual yang teralienasi , yang untuk suatui saat mampu menggunakan pengaruhnya, tetapi tidak mempunyai kontak dengan arus bawah pendapat umum yang sangat besar. Lebih jauh mengenai peranan kelompok ini lihat, John D. Legge, Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan: Peranan Kelompok Sjahrir (1993). 

[27] Hamka, Kenang-kenangan Hidup Jilid III, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974 cet. ketiga), h. 167-168.

[28] Ibid., h. 124.

[29] Ibid., h. 128.

[30] Ibid., h. 211-212.

[31] Ibid., h. 216.

[32]Lihat Ibid., h. 217-220.

[33] Aminuddin Rasyad, ”Rahmah El Yunusiyyah: Kartini Perguruan Islam”, dalam Taufik Abdullah, Op.cit., h. 235. Informasi ini diperoleh Rasyad dari wawancara dengan Hasniah Saleh Kaharuddin Yunus.

[34]K.H.M.Mansoer, “Satu Anugerah jang Besar dari Allah yang Maha Besar”, Madjelis ‘Islam ‘Alaa Indonesia, Nomor Peringatan, 26003.

[35] Mr. R. Kasman Singodimedjo, “Arti Peperangan di Asia Timur Raya”, Ibid. Surat Al-Anfal ayat 39 itu adalah “Dan perangilah mereka supaya jangan ada fitnah dan supaya agma itu semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari kekafiran), maka susunggunya Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan.

[36]Bernard Daham, Sukarno dan Perjuangan Kemerdekaan, (Jakarta: LP3ES, 1987), h. 319.

[37]Ibid

[38]Hamka, Ayahku, h. 223-224. Meski Amrullah dikenal sangat anti Jepang dan hal-hal yang berbau kejepang-jepangan, ia mengizinkan ketika ditanya ihawal para pemuda yang masuk tentara “Peta”. Tetapi ketika pembentuk Peta meminta fatwa kepadanya, bolehkah dihalalkan nikah mut’ah, sebagai ganti penghibur bagi Peta, ia membantah keras-keras. Kepada orang yang sangat dipercayainya itu ia mengatakan: “Kalau sudah berdiri tentara Indonesia yang sejati, barulah hal mut’ah ini dipertimbangkan dengan seksama. Kepada tentara musyrik ini janganlah ulama terlalu banyak memberikan. Lihatlah rakyat telah sengsara.” Ibid.

[39]  Soebagio I.N., KH Mas Mansur, Pembaharu Islam di Indonesia (Jakarta: Gunung Agung, 1982), h. 120.  

[40] Zuhri, Op.cit., h. 206.

[41]Ibid., h. 213

[42] Cora Vreede-De Stuers, Sejarah Perempuan Indonesia: Gerakan dan Pencapaian (Jakarta: Komunitas Bambu, 2008), h. 199.

[43] De Stuers, Sejarah Perempuan Indonesia, h. 198.

[44] Cindy Adams, Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, edisi revisi (Jakarta: Yayasan Bung Karno, 2007), h. 343.

[45] Cindy Adams, Bung Karno Penyambung Lidah, h. 343

[46] Cindy Adams, Bung karno Penyambung Lidah, h. 344

[47] Aboebakar, Sedjarah Masdjid dan Amala Ibadah Dalamnya, 1955, h. 373, dikutip dari De Stuers, Sejarah Perempuan Indonesia, h. 206.

[48] De Stuers, Sejarah perempuan Indonesia, h. 208.

[49] De-Stuers, Perjuangan perempuan Indonesia, h. 221

[50] M. Hasbi Ash Shiddieqy, Polygami Menurut Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1955), h. 10

[51] As Shidieqy, Polygami Menurut Hukum Islam, h. 11. Lihat, Suryana Sudrajat “Bulu Kuduk pun Bangun”, Majalah Tempo, 23 Juli 2006, h. 104-105.

[52]Lhat  Umaidi Radi dalam Strategi PPP 1973-1982; Suatu Studi tentang Kekuatan Politik Islam Tingkat Nasional; Penerbit Integrita Press, Jakarta: 1984; hal.122-123 dari Amak FZ, Proses Undang-Undang Perkawinan, al-Ma’arif, Bandung, 1976)

[53] Amak FZ, Proses Undang-Undang Perkawinan, al-Ma’arif, Bandung, 1976.

[54] Pernyataan para ulama Golkar ini dilansir dalam Majalah Tempo, Edisi 22 September 1973, hal.8.

[55] Lihat Majalah Tempo, edisi 8 September 1973.

[56] Lihat, Harian Kami, Jakarta, edisi 29 Agustus 1973.

[57] Zaitunah Subhan, Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan, (Jakarta: al-Kahfi, 2008), h. 201-202.

[58] Zaitunah Subhan, Menggagas Fiqh pemberdayaan, h. 202.

[59] Uraian mengenai konteks kebolehan poligami lihat Zaitunah Subhan, Menggagas Fiqh Pemberdayaan, h. 204-207.

[60] Dalam sebuah diskusi yang membedah buku ini Huzaemah T. Yanggo, guru besar hukum Islam UIN Jakarta, menyatakan bahwa seharusnya buku ini judulnya bukan “Islam Menggugat Poligami”, karena apa yang dikemukan Musdah Mulia, semuanya sudah ada dalam  Al Quran. Islam sendiri sudah menyertakan aturan yang ketat bila seseorang  ingin berpoligami. Soal dipatuhi tidaknya aturan-aturan tersebut, hal   tersebut harus di pertanggungjawabkan secara personal kepada Allah SWT. Dia juga ragu  tentang angka poligami yang terjadi, karena di buku tersebut tidak   dinyatakan berapa jumlah perempuan yang dipoligami. Dalam kesempatan ini, Dia juga sempat menyinggung draft Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang  menurutnya tidak sesuai dengan pemikiran dalam hukum Islam. Lihat http://www.jurnalperempuan.com  

[61] Lihat www.jurnalperempuan.com (3 November 2004). Dalam tulisan Adriana Venny, direktur eksekutif YJP,  ” Berpoligami di Hari Kasih Sayang” dinyatakan bahwa YJP melakukan salam perpisahan kepada salah satu feminsis lelaki yaitu Ade Armando. Dalam tulisannya dia mempertanyakan,  bagaimana dengan orang biasa jika seorang yang  sehari-harinya mengajar di universitas terkemuka, mengenyam pendidikan tinggi di manca negara, bahkan ahli di isu kesetaraan gender pula, menjawab  alasan berpoligami yang paling dangkal yaitu bahwa masing-masing orang punya  jalan hidup sendiri-sendiri (jawaban sms Armando kepada Vennny mengapa dia mengambil istri lagi). Tapi itu bukan perpisahan mereka yang pertama sebab sebelumnya mereka juga melakukan hal yang sama dengan Masdar Mar’sudi, seorang public  figure laki-laki yang memahami gerakan perempuan, namun lalu memutuskan  untuk berpoligami. Ucapan selamat tinggal terpaksa mereka lakukan karena  kepercayaan gerakan perempuan bahwa praktek poligami melanggar hak-hak  perempuan dan hak asasi manusia secara universal. Lebih detilnya lihat, http://www.jurnalperempuan.com/yjp.jpo/

 

[62] Zaitunah Subhan, Menggagas Fiqh Pemberdayaan, h. 387-389.

[63] Poligami Award pertama kali diselenggarakan di Jakarta si sebuah hotel berbintang. Menurut penggagasnya Puspo Wardoyo, acara itu  digelar untuk memberikan penghargaan terhadap laki-laki yang mau mengakui bahwa dirinya memiliki istri dua hingga empat orang. Selain itu, menurut Puspo, acara ini    dilangsungkan untuk mendidik masyarakat agar bisa menerima poligami secara lapang dada. Menurut Puspo, penghargaan ini merupakan penghargaan yang patut dibanggakan oleh semua laki-laki yang melakukan poligami. sebab, sangat jarang orang yang memiliki istri dua hingga empat orang           mengakui keberadaan mereka di hadapan orang banyak. Pada acara ini  Prof.  Dr. Syahrin Harahap, M.A. menyampaikan sebuah pidato yang  berisikan pesan bagi semua orang untuk bisa berempati terhadap         sebuah keluarga yang poligami.  Lihat Pontianak Post Online, Minggu, 27 Juli 2003.

About these ads

Entry filed under: Uncategorized. Tags: .

Muhammad Nafis Al-Banjari, Penyebar Islam di Pedalaman Kalimantan Selamat utk Anak-anak SIS

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Pos-pos Terakhir

Flickr Photos

Topography of Cappadocia

Roanoke Marshes Lighthouse

Sign Hunting: Red-shouldered Hawk_DSC6730

More Photos

SELAMAT DATANG

Terima kasih Anda sudah berkunjung di blog ini. Ada essai-essai yang pernah saya tulis di berbagai media, info tentang buku-buku karangan saya, sekolah yang kami kelola, juga tentang keluarga kami. Silakan kirim komentar dan kritik Anda, untuk lebih menghangatkan silaturahim di antara kita..... Salam

Klik tertinggi

  • Tidak ada

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: